Prabowo Perintahkan Bahlil Izinkan Pengecer Jualan Gas Melon Lagi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto tentang polemik gas elpiji 3Kg alias gas melon di masyarakat.

“Iya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” kata Dasco di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Untuk menyikapi problematika yang ditimbulkan akibat kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia tersebut, Dasco menyebut jika Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar pengecer boleh menjual gas melon lagi seperti biasa.

“Presiden kemudian telah mengikutikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” ujarnya.

Namun untuk merespons keinginan Bahlil dalam hal tata kelola distribusi gas melon agar tetap terkontrol sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), ia mengatakan bahwa Presiden mempersilakan dengan tahapan yang teratur.

Salah satunya adalah menjadikan para pengecer tersebut menjadi sub dari pangkalan untuk distribusi gas melon kepada masyarakat.

“Sambil kemudian pengecer-pengencer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah melarang pedagang eceran atau warung menjual LPG 3 Kg mulai 1 Februari 2025.
Menurutnya, kebijakan itu diambil karena pihaknya menemukan banyak pedagang eceran yang memainkan harga.

Politisi yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun mengatakan, bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari penataan penyaluran gas melon tersebut. Apalagi, memang selama ini data mengungkapkan pengguna LPG 3 Kg justru mayoritas kelompok menengah atas.

“Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini, ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ujar Bahlil di Kantornya, Senin (3/2).

Lantas, Bahlil pun mengatakan bahwa selama ini yang bermain adalah di tingkat pedagang eceran. Sebab, pengawasan sulit dilakukan sehingga mau tidak mau mengambil kebijakan larangan penjualan dengan tidak memberikan stok. Sedangkan, di pangkalan pengawasan akan lebih mudah. Apabila ada ditemukan yang bermain, maka langsung dikenakan sanksi pencabutan izin.

“Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” jelasnya.

“Nah cuman memang dengan pengecer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah,” sambungnya.