JAKARTA, HOLOPIS.COM – Gagasan Raden Mas Haji Oemar Said Tjokroaminoto mengenai Sosialisme Islam dinilai masih relevan untuk membaca sejumlah kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Tjokroaminoto Institute, Bintang Wahyu Saputra. Menurut Bintang, relevansi pemikiran Tjokroaminoto dapat dilihat dari gagasan mengenai kemerdekaan, persamaan, persaudaraan, serta kehadiran negara dalam memperluas kesempatan hidup masyarakat.
Bintang menegaskan, perspektif tersebut tidak berarti Presiden Prabowo secara resmi mengadopsi Sosialisme Islam sebagai ideologi pemerintahan.
“Bukan dalam pengertian bahwa Prabowo secara resmi mendeklarasikan Sosialisme Islam sebagai ideologi pemerintah. Juga bukan berarti seluruh kebijakan pemerintah hari ini identik dengan pemikiran Tjokroaminoto,” kata Bintang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Sabtu (26/9/2026).
Namun, menurutnya, terdapat titik temu yang dapat didiskusikan, terutama mengenai upaya negara mengurangi kesenjangan dan memastikan kelompok masyarakat yang lemah tidak tertinggal.
Kemerdekaan Tak Hanya Bebas dari Penjajahan
Bintang menjelaskan, pemikiran Tjokroaminoto menempatkan kemerdekaan tidak hanya sebagai pembebasan bangsa dari penjajahan.
Kemerdekaan, menurut perspektif tersebut, juga memiliki konsekuensi sosial. Sebuah bangsa tidak cukup disebut merdeka secara politik apabila masyarakatnya masih menghadapi kemiskinan, kelaparan, kebodohan, dan ketidakberdayaan ekonomi.
Dalam kerangka itu, kemerdekaan memiliki hubungan dengan persamaan dan persaudaraan.
Persamaan tidak dimaknai sebagai keharusan setiap orang memiliki hasil kehidupan yang sama, melainkan adanya kesempatan yang lebih setara bagi setiap orang untuk berkembang.
Sementara persaudaraan mengandung gagasan bahwa kehidupan masyarakat tidak hanya dibangun berdasarkan kepentingan individual, tetapi juga tanggung jawab terhadap sesama.
MBG dan Persamaan Kesempatan
Bintang kemudian melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui perspektif tersebut.
Menurutnya, MBG tidak hanya dapat dilihat sebagai program pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan anak untuk tumbuh dan belajar.
“Seorang anak dari keluarga mampu dan anak dari keluarga kurang mampu sama-sama membutuhkan asupan gizi yang baik untuk tumbuh dan belajar,” tulisnya.
Ia menilai kemampuan seorang anak untuk berkembang tidak semestinya sejak awal ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga dalam menyediakan makanan bergizi.
Karena itu, kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar menurut Bintang memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemberian bantuan.
Pemerintah sendiri menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas. Presiden Prabowo menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Pendidikan sebagai Instrumen Pembebasan
Bintang juga mengaitkan gagasan Tjokroaminoto dengan program pendidikan pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat dan kebijakan pendidikan gratis.
