HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti sejumlah kebijakan dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun kepemimpinannya pada 20 Oktober 2026.
Fernando menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kebijakan di bidang pertahanan dan tata kelola pemerintahan.
Menurut dia, evaluasi diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memiliki perencanaan dan persiapan yang matang.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pelaksanaan program MBG. Fernando menilai program tersebut perlu dijalankan dengan perencanaan yang baik, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak menimbulkan persepsi bahwa program tersebut lebih berorientasi pada kepentingan politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 daripada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Persoalan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) sejak awal pemerintahan banyak mendapatkan kritik dan sorotan dari masyarakat karena dianggap program politik untuk kepentingan 2029 sehingga pelaksanaannya dipaksakan,” ujar Fernando dalam siaran persnya, Minggu (18/10/2026).
Selain MBG, Fernando menyoroti program KDMP yang menurutnya perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Ia mengkhawatirkan pembangunan koperasi yang terlalu berorientasi pada pencapaian target dapat memunculkan persoalan baru, terutama bagi pelaku usaha kecil yang telah lebih dahulu menjalankan usaha di lingkungan permukiman.
Fernando menilai, keberadaan KDMP seharusnya dapat memperkuat perekonomian desa tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat setempat.
“KDMP juga dikhawatirkan akan mematikan usaha kecil yang selama ini menjalankan usaha warung di seputaran rumah-rumahan penduduk,” ujarnya.
Soroti Kebijakan Pertahanan dan Birokrasi
Dalam evaluasinya, Fernando turut menyinggung pemberian gelar dan pangkat kehormatan kepada sejumlah personel TNI dan Polri, pembentukan batalyon serta komando daerah militer (Kodam) baru, dan keterlibatan purnawirawan TNI-Polri dalam pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut didasarkan pada kebutuhan strategis negara dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
“Awal pemerintahan Prabowo juga disibukkan dengan pemberian gelar serta pangkat kehormatan terhadap TNI dan Polri yang jasanya terhadap negara tidak ada sesuatu luar biasa sehingga patut mendapatkan,” kritiknya.
