HOLOPIS.COM, JAKARTA – Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani, memprediksi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2029 mendatang berpotensi maksimal hanya empat pasangan jika revisi Undang-Undang (UU) Pemilu mewajibkan setiap pasangan calon mendapat dukungan minimal dua fraksi di DPR.
Menurut Saiful, ketentuan tersebut akan memengaruhi konfigurasi koalisi partai politik sekaligus mempersempit peluang pencalonan bagi partai yang ingin mengusung pasangan sendiri.
Ia menyebut, jika Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN bersepakat mengusung Presiden Prabowo Subianto, jumlah pasangan calon yang mungkin bertarung dapat menyusut menjadi tiga, bergantung pada keputusan partai-partai lainnya.
“Kalau benar DPR sahkan UU Pemilu bahwa presiden harus dicalonkan minimal oleh dua partai fraksi di DPR yang sekarang, maka pasangan capres maksimal empat,” kata Saiful dalam tweetnya di akun X pribadi @saiful_mujani, Minggu (18/10/2026).
Saiful memperkirakan PDI Perjuangan berpotensi membangun koalisi dengan Partai NasDem, karena kerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS dinilainya hampir tidak mungkin dalam konfigurasi tersebut. Sementara itu, Demokrat diperkirakan dapat membentuk koalisi dengan PKS.
Namun, peta politik itu dapat berubah jika PDI Perjuangan memilih bergabung dengan Gerindra dan mengusulkan kadernya sebagai calon wakil presiden Prabowo.
Dalam skenario lain, NasDem berpeluang merapat ke koalisi Demokrat dan PKS apabila peluang kemenangan dinilai cukup terbuka. Jika konfigurasi tersebut terjadi, Saiful memperkirakan kontestasi Pilpres dapat mengerucut menjadi dua pasangan calon.
“Kalau ini yang terjadi maka calon pasangan hanya dua. Prabowo-Puan/Pram versus AHY-Anies/tokoh independen, atau Anies-AHY,” ujarnya.
Nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebut sebagai kemungkinan figur dari PDI Perjuangan yang dapat mendampingi Prabowo. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, maupun tokoh independen disebut sebagai opsi dalam kemungkinan konfigurasi koalisi lainnya.
Meski demikian, Saiful menyampaikan bahwa seluruh skenario tersebut masih bergantung pada keputusan partai politik dan ketentuan UU Pemilu yang akhirnya disahkan.
Dorong UU Pemilu Lebih Inklusif
Saiful berharap DPR segera mengambil keputusan mengenai UU Pemilu agar masih tersedia waktu untuk melakukan koreksi melalui Mahkamah Konstitusi (MK), jika ketentuan yang dihasilkan dinilai membatasi kesempatan pencalonan.
Ia menginginkan aturan pemilu yang lebih inklusif sehingga setiap partai politik memiliki kesempatan mengajukan pasangan calon sendiri. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh lebih banyak pilihan kandidat dalam pemilihan presiden.
