HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto memberikan penilaian terkait menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, ada catatan penting yang perlu ia sampaikan sebagai bagian dari evaluasi kepemimpinan nasional tersebut. Di mana menurut Hari, Prabowo-Gibran masih belum mampu menjawab kebutuhan utama masyarakat, terutama harga sembako murah dan penyediaan lapangan pekerjaan.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum bisa menjawab yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama sembako murah dan lapangan pekerjaan,” kata Hari dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Senin (19/10/2026).
Ditambah lagi, fluktuasi tensi politik yang dinilai belum begitu terkendali. Terlebih persoalan pelik seperti kasus korupsi dan pelanggaran hukum masih cukup marak.
“Dinamika politik, korupsi dan hukum masih mendominasi dalam pemerintahan saat ini,” sambungnya.
Hari juga menyoroti ucapan Prabowo pada awal pemerintahan yang menyebut, “Ikan Busuk dari Kepala”. Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi relevan untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan yang kini mendekati dua tahun.
Ia turut mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melawan oligarki. Menurut Hari, perlawanan terhadap kelompok oligarki belum terlihat secara nyata karena masih terdapat apa yang disebutnya sebagai “oli kotor” di lingkaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Perlawanan terhadap ‘Oligarkhi’ belum menjadi bukti nyata karena di lingkaran pemerintahan masih ada ‘oli kotor’ yang menempel di Prabowo-Gibran,” kata Hari.
Hari menilai, kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan agenda ekonomi yang berpihak kepada rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Ia menyoroti belum terlihatnya tindakan konkret pemerintah dalam menerapkan pasal tersebut secara murni dan konsekuen. Menurutnya, persoalan oligarki dan kepentingan di lingkaran kekuasaan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan agenda ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
“Sehingga tindakan konkret dari Pasal 33 yang menjadi agenda utama belum terlihat karena ‘Oligarkhi Vs Oli Kotor’ masih membungkus perseteruan dalam pemerintahan,” tutur Hari.
Hari meminta pemerintahan Prabowo-Gibran memanfaatkan sisa masa jabatan hingga 2029 untuk lebih fokus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Di sisa pemerintahan sampai dengan 2029 fokuslah menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Hari.
