HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi mengajak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga potensi banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan Kristomei melalui pertemuan dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Pertemuan itu membahas penguatan koordinasi dan pemanfaatan data meteorologi untuk mendukung operasi penanggulangan bencana di lapangan.
“Penanggulangan bencana di Indonesia ibarat kerja tim raksasa yang membutuhkan dukungan banyak pihak di setiap fasenya,” kata Kristomei dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Senin.
Kristomei, yang baru dilantik sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), menilai dukungan informasi cuaca dan analisis BMKG memiliki peran penting dalam menentukan langkah penanganan bencana, baik pada tahap kesiapsiagaan maupun tanggap darurat.
Ia berharap BMKG terus memberikan dukungan melalui penyediaan data dan analisis cuaca yang akurat agar petugas dapat mengambil langkah secara cepat dan tepat dalam menghadapi ancaman bencana.
“Tidak sekadar butuh tenaga di lapangan, kehadiran data, informasi cuaca, dan analisis dari ahlinya terbukti menjadi kunci sukses operasi penyelamatan maupun kesiapsiagaan bencana,” ujarnya.
Kerja sama BNPB dan BMKG selama ini telah dilakukan melalui sejumlah kegiatan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan pemanfaatan informasi peringatan dini cuaca. Menurut Kristomei, kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar upaya penanggulangan bencana berjalan lebih efektif.
Sinergi kedua lembaga juga diharapkan menjangkau pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga informasi dan langkah antisipasi dapat diterapkan hingga ke wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah provinsi akibat karhutla. Di tengah situasi itu, beberapa daerah juga mulai menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor.
Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan berlapis dari pemerintah dan seluruh unsur penanggulangan bencana. Informasi cuaca dan analisis risiko diperlukan untuk membantu menentukan prioritas penanganan serta mengantisipasi kemungkinan munculnya bencana susulan.
Kristomei menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga secara mandiri. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak agar upaya perlindungan masyarakat dapat berjalan optimal.
Melalui penguatan sinergi BNPB dan BMKG, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat respons terhadap ancaman bencana, serta meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
