HOLOPIS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga membuka peluang usaha bagi puluhan ribu pelaku UMKM, petani, peternak, hingga koperasi di berbagai daerah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, tercatat ada 63.608 pemasok yang terlibat dalam rantai pasok MBG di 37 provinsi. Sebanyak 52.689 di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keterlibatan UMKM mencapai 82,83 persen dari total pemasok yang tercatat. Sementara itu, sebanyak 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Besarnya jumlah pemasok tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pangan untuk program MBG turut membuka ruang bagi usaha masyarakat untuk masuk ke dalam rantai pasok berskala nasional.
Mulai dari penyediaan bahan pangan hingga distribusi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), setiap tahapan berpotensi menjadi peluang usaha bagi pelaku ekonomi lokal.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa program MBG juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan produsen pangan di daerah.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono seperti dikutip, Sabtu (17/10).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perluasan peluang usaha harus tetap berjalan beriringan dengan pemenuhan standar kualitas dan keamanan pangan.
Bahan Pangan Lokal Jadi Prioritas
Salah satu kunci agar manfaat ekonomi MBG dirasakan masyarakat daerah adalah keterlibatan pemasok lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan program.
Petani dan peternak dapat memasok hasil produksi mereka. Koperasi berpeluang menghimpun produk anggotanya, sedangkan UMKM dan BUMDes bisa terlibat dalam penyediaan maupun distribusi bahan pangan.
Dalam ekosistem tersebut, SPPG menjadi salah satu penghubung antara kebutuhan program dan pemasok.
Sudaryono juga menegaskan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat. Hal itu disampaikannya saat menanggapi usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
BGN menyambut positif usulan Bulog sebagai salah satu opsi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan beras MBG. Dukungan tersebut dapat menjadi alternatif ketika pasokan di daerah belum mencukupi, dengan tetap mengutamakan bahan pangan setempat.
