Jakarta, HOLOPIS.COM – Profil Rahmawati disorot usai usulkan 1.000 bioskop desa pakai APBN 2027, menuai kritik karena dinilai tak peka kondisi rakyat.
Nama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Hj. Rahmawati, tengah menjadi sorotan publik setelah usulannya terkait pembangunan 1.000 bioskop desa menggunakan APBN 2027 menuai kritik luas dari masyarakat.
Usulan yang awalnya diklaim sebagai upaya mendorong pemerataan industri kreatif itu justru dinilai tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan.
Rahmawati, yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara), sebelumnya dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Di daerah asalnya, ia bahkan memiliki julukan “Bunda Kaltara” karena kiprahnya dalam organisasi pemberdayaan perempuan dan program sosial kemasyarakatan.
Namun, citra tersebut kini ikut terseret dalam polemik usulan kebijakan yang ia sampaikan dalam forum pembahasan sektor ekonomi kreatif.
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI, Rahmawati mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan 1.000 layar bioskop di wilayah pedesaan menggunakan dana APBN 2027.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk membuka akses distribusi film nasional yang lebih merata, khususnya bagi rumah produksi kecil di daerah yang selama ini kesulitan menembus jaringan bioskop besar yang terkonsentrasi di kota-kota besar.
“Ini agar PH kecil di daerah bisa hidup dan karya mereka punya ruang tayang,” ujar Rahmawati dalam pernyataannya yang kemudian viral di media sosial.
Namun, usulan tersebut langsung memicu reaksi keras dari publik.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil, angka kemiskinan yang belum sepenuhnya turun signifikan, serta berbagai persoalan pendidikan dan kesehatan di daerah, warganet menilai program pembangunan bioskop desa bukanlah prioritas mendesak.
Banyak kritik menyebut bahwa alokasi anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada sektor yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengentasan stunting.
“Sekolah rusak masih banyak, guru honorer digaji kecil, tapi yang dibahas malah bioskop,” tulis salah satu warganet yang komentar tersebut langsung ramai diperbincangkan.
Sorotan publik juga mengarah pada besarnya potensi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan 1.000 bioskop desa.
Mulai dari pembangunan gedung, pengadaan peralatan pemutaran film, hingga biaya operasional jangka panjang, dinilai akan menghabiskan dana yang sangat besar dari APBN.
Meskipun sektor ekonomi kreatif penting untuk dikembangkan, namun implementasi program harus tetap mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat di lapangan.
Di media sosial, nama Rahmawati bahkan sempat menjadi bahan perdebatan panas.
Banyak pengguna platform X (Twitter) menilai bahwa usulan tersebut mencerminkan adanya jarak antara kebijakan elite politik dengan realitas kehidupan masyarakat di desa.
Di sisi lain, profil Rahmawati sebagai legislator sebenarnya tidak lepas dari rekam jejaknya di Kalimantan Utara.
Ia dikenal aktif dalam organisasi pemberdayaan perempuan, menjabat sebagai Ketua TP-PKK Kaltara, Ketua Dekranasda, serta Ketua Tim Pembina Posyandu.
Dalam berbagai kegiatan tersebut, Rahmawati kerap mendorong program penurunan stunting, penguatan UMKM, hingga pengembangan ekonomi kreatif lokal.
Ia juga aktif mengangkat isu-isu wilayah perbatasan, termasuk perhatian terhadap anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah 3T seperti Nunukan dan Sebatik.
Selain itu, ia juga tercatat beberapa kali turun langsung ke masyarakat untuk menangani isu lingkungan dan konflik sosial di daerah pemilihannya, serta mendorong agar pembangunan nasional tidak bersifat Jawa-sentris.
Meski demikian, latar belakang tersebut tampaknya belum mampu meredam kritik publik terhadap usulan bioskop desa yang kini menjadi kontroversi nasional.
Sebagian pihak menilai, niat untuk memperkuat industri kreatif memang dapat dipahami, namun pendekatan yang dipilih dianggap kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Di tengah polemik yang berkembang, usulan pembangunan 1.000 bioskop desa dari APBN 2027 hingga kini belum masuk tahap keputusan resmi.
Namun, perdebatan yang muncul telah menjadikan nama Rahmawati sebagai salah satu figur politik yang paling banyak diperbincangkan di ruang publik dalam beberapa hari terakhir.
Publik kini menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait, sekaligus kejelasan apakah usulan tersebut akan tetap dilanjutkan atau dikaji ulang di tengah gelombang kritik yang terus menguat.
