HOLOPIS.COM, JAKARTA – APBN 2027 resmi diketok DPR dengan nilai belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Di tengah ruang fiskal yang tetap harus dijaga, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong adanya skema pembiayaan inovatif agar pembangunan di daerah tidak ikut tersendat.
Salah satu yang disoroti Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono adalah akses pemerintah daerah terhadap instrumen pembiayaan yang bersumber dari operator investasi pemerintah pusat.
Dalam APBN 2027, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp735 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan outlook TKD 2026 yang berada di kisaran Rp696,9 triliun.
Menurut Budi, keterbatasan APBN tidak seharusnya membuat program pembangunan daerah kehilangan momentum.
“Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, namun pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat. Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra melahirkan solusi pembiayaan inovatif daerah dalam UU APBN 2027 yang memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan pembiayaan dari operator investasi pemerintah pusat. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah akan memiliki akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional,” ujar Budi dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (1/10/2026).
Skema tersebut disebut diarahkan untuk memberi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sejumlah program pembangunan strategis, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah pusat.
Budi Soroti Kaltim
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Budi juga menyoroti pentingnya fleksibilitas anggaran bagi daerah.
Menurut dia, daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar pembangunan dapat berjalan maksimal.
“Daerah-daerah di Indonesia seperti Kalimantan Timur memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal,” kata Budi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPR dan pemerintah menyepakati APBN 2027 dalam Rapat Paripurna pada Selasa (29/9/2026). Dalam postur yang disahkan, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran berada di level 2,4 persen terhadap PDB.
