HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin sore, 19 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, perkembangan penanganan karhutla akan dipantau hingga tingkat komando kewilayahan, mulai dari Komando Rayon Militer (Koramil) hingga Komando Distrik Militer (Kodim).
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.
Rapat koordinasi itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dudung mengatakan, Presiden Prabowo akan memeriksa secara langsung perkembangan penanganan karhutla, termasuk pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan di tingkat daerah.
”Kami rapat lagi dipimpin bapak presiden secara langsung sampai ke koramil, sampai ke dandim dicek oleh bapak presiden bagaimana penanganan karhutla ini,” kata Dudung dalam keterangannya, dikutip Holopis.com, Senin (19/10/2026).
Pemantauan hingga tingkat kewilayahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi penanganan karhutla, sekaligus memastikan perkembangan kondisi di lapangan dan kendala yang dihadapi petugas dapat menjadi bahan evaluasi.
Prabowo Beri Perhatian Intensif terhadap Penanganan Karhutla
Dudung menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan karhutla di seluruh Indonesia. Menurutnya, perhatian tersebut ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan secara daring maupun pertemuan langsung.
”Perhatian pemerintah, bapak presiden tentang karhutla ini sangat intens sekali. Baik melalui Zoom maupun secara langsung. Oleh karenanya, ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan,” jelas Dudung.
Pemerintah, lanjut Dudung, terus mendorong koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk memastikan langkah penanggulangan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Upaya tersebut juga mencakup pemantauan titik panas atau hotspot, kondisi faktual di wilayah terdampak, serta berbagai langkah strategis dan teknis yang telah dijalankan petugas.
Pemerintah Evaluasi Titik Panas dan Kendala di Lapangan
Meski menilai upaya penanggulangan karhutla sejauh ini telah dilakukan secara maksimal, Dudung mengakui masih terdapat sejumlah masukan dari berbagai sektor yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Masukan tersebut dihimpun dalam rapat koordinasi bersama kementerian terkait, terutama mengenai perkembangan titik panas, kondisi aktual di lapangan, efektivitas langkah penanganan, hingga kendala yang dihadapi petugas.
”Kami tadi menerima masukan-masukan dari seluruh kementerian yang terkait mengenai perkembangan titik panas atau hotspot, kemudian tentang kondisi faktual juga di lapangan, dan berbagai macam langkah-langkah strategis maupun teknis yang sudah dilakukan oleh petugas, dan kendala-kendala yang dihadapi,” tandas Dudung.
Evaluasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan langkah lanjutan penanganan karhutla. Informasi mengenai titik panas dan kondisi lapangan diperlukan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan penanganan serta memperkuat koordinasi antarpihak.
Sekat Kanal hingga Sumur Bor Jadi Langkah Penanganan Karhutla
Selain koordinasi dan pemantauan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk mendukung penanggulangan karhutla.
Upaya tersebut meliputi pembuatan sekat kanal, penyediaan water intake, pembangunan sumur bor, embung, serta berbagai sarana pendukung lainnya.
