JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang telah disahkan menjadi undang-undang harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda tunggal Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9/2026).
Dalam rapat tersebut, DPR bersama pemerintah menyepakati RUU APBN 2027 untuk disahkan menjadi undang-undang. Salah satu target utama yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
“Memimpin Rapat Paripurna dengan agenda tunggal Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan atas RUU RAPBN 2027, yang kini telah disahkan menjadi Undang-undang,” kata Puan.
Menurut Puan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut akan didukung oleh strategi pemerintah yang telah berjalan serta sejumlah strategi baru yang dirancang untuk membantu mencapai target pembangunan.
“DPR dan Pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 6%. Beberapa strategi pemerintah yang ada akan diteruskan, di samping rancangan strategi baru untuk membantu capaian target,” ujarnya.
Puan menekankan, keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun pencapaian indikator ekonomi makro. Menurutnya, anggaran negara harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting APBN harus bermanfaat untuk masyarakat, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” tegas Puan.
APBN 2027 Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen menjadi salah satu asumsi makro yang disepakati pemerintah dan DPR dalam penyusunan APBN 2027. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah indikator makro lainnya, termasuk inflasi 2,5 persen dan nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU APBN 2027 telah disepakati pada Pembicaraan Tingkat I antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah. RUU tersebut kemudian dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.
Dengan disahkannya RUU APBN 2027 menjadi undang-undang, pemerintah memiliki dasar anggaran untuk menjalankan program pembangunan dan kebijakan fiskal pada tahun anggaran 2027.
Puan menekankan bahwa pelaksanaan anggaran tersebut harus tetap berorientasi pada hasil dan memastikan manfaat pembangunan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran.
