HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong adanya ruang pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027. Salah satu terobosan yang diperjuangkan adalah akses pembiayaan daerah melalui operator investasi pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Fraksi Gerindra memastikan keterbatasan ruang fiskal nasional tidak menghambat pembangunan di daerah.
“Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, namun pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat,” ujar Budi melalui keterangan resmi yang diterima oleh Holopis.com, Rabu (30/9).
Gerindra Perjuangkan Skema Pembiayaan Daerah
Menurut Budi, mekanisme pembiayaan inovatif yang masuk dalam APBN 2027 memungkinkan pemerintah daerah memperoleh alternatif pendanaan untuk menjalankan sejumlah program pembangunan strategis.
Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi ketika kemampuan APBN menghadapi berbagai tekanan, sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk tetap menjalankan pembangunan tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional.
“Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra melahirkan solusi pembiayaan inovatif daerah dalam UU APBN 2027 yang memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan pembiayaan dari operator investasi pemerintah pusat,” katanya.
Selain membuka ruang pembiayaan baru, APBN 2027 juga menetapkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Angka tersebut meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook TKD 2026.
Budi Soroti Kepentingan Kalimantan Timur
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Budi turut menekankan pentingnya dukungan fiskal bagi daerah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut fleksibilitas anggaran dibutuhkan agar berbagai program pembangunan di daerah dapat berjalan maksimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Daerah-daerah di Indonesia seperti Kalimantan Timur memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal,” kata Budi.
Gerindra Dukung Penguatan Penerimaan Negara
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga mendukung langkah pemerintah memperkuat fundamental APBN melalui peningkatan penerimaan negara. Salah satunya terlihat dari target tax ratio yang ditetapkan mencapai 10,4 persen terhadap PDB pada 2027.
Budi menilai peningkatan penerimaan menjadi bagian penting untuk menjaga kapasitas pembiayaan berbagai program pembangunan di tingkat pusat maupun daerah.
“Peningkatan tax ratio merupakan fondasi penting bagi APBN agar kapasitas pembiayaan berbagai program di pusat dan daerah, yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Meski mendukung peningkatan penerimaan pajak, Budi menegaskan Fraksi Gerindra akan mengawal kebijakan tersebut agar tidak menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
UU APBN 2027 sendiri telah resmi disahkan DPR RI pada Selasa (29/9/2026) dengan total anggaran mencapai Rp4.106,26 triliun.
