HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, arah transformasi ekonomi, dampak kebijakan terhadap masyarakat, hingga transparansi dan kualitas demokrasi menjadi sorotan.
Evaluasi terhadap pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan program yang telah dijalankan, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut menjawab persoalan masyarakat. Hal ini mencakup kondisi ekonomi rumah tangga, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, hingga kepercayaan terhadap pemerintah.
Direktur Riset Kebijakan Publik InFast Bestari, Muhammad Ridha, menilai pemerintahan Prabowo berupaya memperkuat peran negara dalam perekonomian. Namun, perubahan arah kebijakan tersebut perlu diikuti langkah konkret untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat.
“Harus diakui pemerintahan Prabowo sekarang mencoba untuk mendorong peran negara yang lebih kuat dalam sektor ekonomi politik,” kata Ridha dalam diskusi catatan dua tahun Prabowo-Gibran, di Tebet, Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Senin (19/10).
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang terdampak selama masa peralihan kebijakan, terutama kelas menengah yang menghadapi tekanan daya beli. Ia menilai, upaya mitigasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat perlu diperkuat agar publik memahami langkah yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ridha juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang bagi kelompok buruh, petani, dan masyarakat lainnya untuk menyampaikan kepentingan mereka, termasuk dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai demokrasi perlu dirasakan manfaatnya secara langsung dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi.
“Kita harus mulai ngomongin demokrasi yang punya konsekuensi ke meja makan kita. Kalau kita enggak ngomongin demokrasi punya konsekuensi sama meja makan kita, di sanalah demokrasi enggak ada artinya buat rakyat kebanyakan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, mengajak publik mengevaluasi pemerintahan Prabowo dengan melihat kembali kegelisahan yang pernah disampaikan Prabowo sebelum menjabat sebagai presiden.
“Kalau memang kita melihat, mau melihat Pak Prabowo Subianto capaiannya seperti apa, maka lihatlah kegelisahan-kegelisahan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, apakah dia laksanakan atau tidak hari ini,” kata Ayip.
Ia menyoroti persoalan mengenai kekayaan sumber daya alam Indonesia yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ayip mengingatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan perlu melihat kesesuaian antara gagasan yang pernah disampaikan Prabowo dan pelaksanaannya melalui kebijakan saat ini.
Ray Rangkuti Soroti Kepuasan Publik dan Penegakan Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menyoroti tren tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut sejumlah hasil survei yang menurutnya menunjukkan penurunan tingkat kepuasan, meskipun angka yang muncul berbeda-beda.
“Bahwa mana pun surveinya, yang menyebut tingkat 60 persen, 70 persen, bahkan ada yang menyebut 44 persen tingkat kepuasan, tapi semua itu menunjukkan satu hal, penurunan tingkat kepuasan,” ujar Ray.
Menurut Ray, persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai kepuasan publik tidak cukup dijaga melalui komunikasi, tetapi juga harus ditopang oleh kondisi kehidupan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
