HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan dua spanduk raksasa berisi kritik soal krisis iklim dan kenaikan biaya hidup di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Pramono menghormati aksi penyampaian pendapat tersebut. Namun, ia mengingatkan agar kegiatan itu tidak sampai mengganggu ketertiban umum.
Pramono menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, aksi Greenpeace tetap perlu dihormati selama tidak mengganggu ketertiban.
“Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi. Tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” kata Pramono saat dijumpai di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Selasa.
Ia juga berharap spanduk berukuran besar yang dibentangkan aktivis Greenpeace tersebut segera diturunkan agar aktivitas masyarakat di kawasan Bundaran HI tidak terganggu.
“Sekarang ini saya dengar mereka mudah-mudahan untuk segera turunkan (spanduknya). Jangan sampai ketertiban kita terganggu,” ungkap Pramono.
Spanduk Greenpeace Sudah Diturunkan
Spanduk raksasa yang menjadi bagian dari aksi Greenpeace Indonesia itu diketahui telah diturunkan oleh petugas kepolisian bersama pemadam kebakaran sekitar pukul 08.00 WIB.
Aksi tersebut menyoroti persoalan krisis iklim dan kenaikan biaya hidup. Momentum penyampaiannya bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Demonstrasi Juga Digelar di Jakarta Pusat
Selain aksi Greenpeace di Bundaran HI, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil juga dijadwalkan menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Aksi di Tugu Tani diperkirakan melibatkan sekitar 500 orang dari sejumlah kelompok, termasuk BEM Universitas Indonesia, BEM Seluruh Indonesia, serta kelompok yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat).
Mereka mengangkat sejumlah persoalan, mulai dari krisis lingkungan, korupsi, kebebasan berpendapat, hingga mahalnya biaya layanan publik.
Rangkaian aksi tersebut menempatkan isu lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi sebagai bagian dari tuntutan yang disuarakan mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
