HOLOPIS.COM, JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai keprihatinan di tengah penanganan sejumlah bencana di Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa anggaran kebencanaan harus dikelola secara transparan dan benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat.
Selly menyatakan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, ia mengaku miris karena dugaan penyelewengan tersebut mencuat ketika berbagai daerah masih menghadapi bencana dan membutuhkan penanganan serius.
”Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” katanya kepada wartawan, diutip Holopis.com, Kamis (15/10/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti kondisi di lapangan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir bandang di Padang. Menurutnya, berbagai bencana tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan yang berkelanjutan.
”Miris, peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan bencana gempa NTT, banjir badang Padang serta bencana lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius,” kata Selly.
Ia mengingatkan bahwa penanggulangan bencana melibatkan banyak personel dari berbagai lembaga dan kementerian. Mereka bekerja di lapangan untuk menangani dampak bencana, termasuk menghadapi risiko kebakaran, paparan asap, gangguan kesehatan, dan keterbatasan sarana.
”Mereka berhadapan langsung dengan risiko kebakaran, asap, gangguan kesehatan, dan berbagai keterbatasan di lapangan. Dedikasi mereka harus tetap dihargai dan dukung,” katanya dilansir jpnn.com.
Karena itu, Selly berharap proses hukum yang berjalan tidak mengganggu pelayanan kebencanaan maupun koordinasi antarlembaga dalam menangani bencana di berbagai wilayah. Menurutnya, masyarakat terdampak tetap harus menjadi prioritas negara, terlepas dari persoalan hukum yang sedang ditangani.
”Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan, dan respons cepat dari negara,” ujarnya.
Selly juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap seluruh program dan anggaran penanggulangan bencana. Ia menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar setiap anggaran benar-benar tepat sasaran, terlebih ketika masyarakat berada dalam situasi darurat.
”Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa perkara yang sedang diusut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan kebencanaan.
