JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mempertanyakan pengerahan personel TNI untuk melakukan pengamanan di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah. Menurutnya, langkah tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Hari mengatakan, apabila memang terdapat ancaman terhadap Jampidsus, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyampaikannya secara transparan.
“Apakah ada teror atau intimidasi,” kata Hari dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, tingkat pengamanan terhadap Jampidsus terlihat berlebihan apabila tidak didasarkan pada adanya ancaman nyata.
“Jampidsus tidak perlu dijaga seketat itu, dia bukan presiden, dia bukan Panglima TNI,” ujarnya.
Hari juga menegaskan bahwa setiap pejabat negara semestinya menghormati mekanisme hukum yang berlaku apabila menghadapi suatu persoalan.
“Kalau bersih kenapa harus risih. Bersih tak perlu risih,” katanya.
Ia melanjutkan, seluruh proses hukum telah memiliki mekanisme yang jelas sehingga tidak perlu direspons secara berlebihan.
“Kalau kita hormati hukum, ya ikuti prosedur hukum, itu kan ada di pengadilan. Ketentuannya ada di pengadilan,” ucapnya.
Hari menilai Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI perlu mengevaluasi kebijakan pengerahan personel untuk pengamanan rumah Jampidsus.
“Presiden dan panglima TNI harus bersikap. Pengamanan seperti harus ada di Presiden atau RI 2, bukan di Jampidsus,” tegasnya.
Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah langsung apabila pengamanan tersebut memang tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak.
“Ini kelihatan autopilot situasinya. Presiden sebagai panglima tertinggi harus menarik pasukan TNI dari rumah Jampidsus,” katanya.
Menurut Hari, hingga saat ini tidak ada informasi mengenai ancaman terorisme ataupun ancaman fisik lain yang mengharuskan pengerahan personel TNI di kediaman Jampidsus.
“Jampidsus sedang tidak sedang diteror bom atau teroris, atau ancaman fisik lainnya. Kan aneh, republik mau jadi apa kalau show off begini TNI,” ujarnya.
Ia pun meminta Presiden memberikan arahan kepada Panglima TNI maupun Menteri Pertahanan agar pengamanan terhadap aparat penegak hukum dilakukan secara proporsional.
“Presiden harus tegur Panglima TNI atau Menhan dong, jangan berlebihan lah. Jadi aneh bagi saya setelah reformasi sekian tahun kok ada pengerahan seperti ini di rumah APH, kecuali APH kita sedang diancam teroris nih,” pungkasnya.
