HOLOPIS.COM, JAKARTA – Daftar kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 terus bertambah. Terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan KPK dalam OTT.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah pada Rabu (29/7/2026).
Penangkapan tersebut sekaligus menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung dugaan korupsi pada tahun ini dan kembali memicu sorotan terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Anom Widiyantoro.
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara yang sedang didalami.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/7/2026).
Dengan penangkapan tersebut, KPK mencatat telah melakukan 18 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026.
Dari jumlah itu, sebanyak 12 kepala daerah ikut terjaring dalam berbagai perkara dugaan korupsi, mulai dari suap proyek, pemerasan, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan jual beli jabatan.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum memutuskan apakah mereka ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Kasus yang menjerat Anom Widiyantoro menjadi perhatian publik karena sebelumnya KPK pernah mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai sejumlah sektor yang dinilai rawan praktik korupsi.
Pada 16 Juni 2025, KPK menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dalam pertemuan tersebut, lembaga antirasuah menyoroti tiga sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Saat itu, Anom Widiyantoro bahkan menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Pemalang.
