HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah resmi menyepakati langkah darurat terkait penonaktifan jutaan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (9/2/2026), diputuskan bahwa seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI akan tetap dijamin oleh negara selama masa transisi tiga bulan ke depan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kesepakatan ini diambil sebagai respons cepat atas dinamika di masyarakat atas polemik BPI BPJS Kesehatan tersebut.
“DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Dasco.
Poin Utama Kesepakatan
Selain jaminan pembayaran iuran, rapat yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Mensos, Menkes, Kepala Bappenas, BPS, dan Dirut BPJS Kesehatan ini menghasilkan lima poin krusial. Pertama adalah pemutakhiran data, di mana Kemensos, Pemda, BPS, dan BPJS Kesehatan diinstruksikan melakukan validasi ulang data desil menggunakan data pembanding terbaru dalam waktu tiga bulan.
Yang kedua adalah optimalisasi APBN. Pemerintah dan otoritas terkait akan memastikan alokasi anggaran kesehatan dalam APBN digunakan secara tepat sasaran dengan basis data yang akurat.
Ketiga adalah transparansi notifikasi. DPR RI dan pemerintah sepakat jika BPJS Kesehatan harus proaktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi langsung kepada masyarakat jika terjadi penonaktifan kepesertaan, baik PBI pusat maupun daerah.
Keempat adalah soal satu data tunggal. Seluruh stakeholders yang hadir dalam rapat konsultasi tersebut berkomitmen untuk memperbaiki ekosistem tata kelola jaminan kesehatan menuju integrasi data tunggal nasional.
Dan yang kelima adalah dukungan lintas komisi. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari perwakilan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut.
Integrasi antarlembaga diharapkan dapat meminimalisir kendala administratif yang selama ini merugikan masyarakat kurang mampu dalam mengakses fasilitas kesehatan.
