HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan akibat dinamika iklim 2026, termasuk potensi El Niño, sejak 11 Maret 2026. Kesiapsiagaan ini diarahkan untuk melindungi kelestarian hutan sekaligus menjaga keselamatan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dari dampak kebakaran serta kabut asap.
Komitmen tersebut ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan Lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2026. Keputusan yang ditetapkan pada 11 Maret 2026 dan berlaku hingga 31 Desember 2026 itu menjadi landasan penguatan koordinasi, pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penanganan pascakebakaran, komunikasi publik, serta penegakan hukum.
“Sejak Maret 2026, Kementerian Kehutanan tidak menunggu kebakaran membesar untuk bertindak. Kami telah membangun kesiapsiagaan berdasarkan informasi iklim dan potensi peningkatan risiko karhutla. Seluruh langkah ini disiapkan untuk melindungi hutan, masyarakat, serta keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com.
Melalui keputusan tersebut, Kementerian Kehutanan membentuk tiga unsur kerja terpadu, yaitu Tim Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan di Daerah, Tim Posko Pengendalian Kebakaran Hutan, dan Tim Klarifikasi Pelanggaran Izin karena Kebakaran Hutan. Tim pendampingan bertugas berkoordinasi dengan gubernur, bupati/wali kota, perangkat daerah, satuan tugas daerah, serta unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan. Pendampingan mencakup seluruh wilayah Indonesia yang dibagi dalam 12 kelompok provinsi dan regional.
Tim Posko menjalankan sistem peringatan dan deteksi dini, memastikan ketersediaan data, menghimpun dan menganalisis laporan kejadian, berkoordinasi dengan posko daerah, serta menyiapkan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Tim Klarifikasi bertugas memetakan areal terbakar, mengumpulkan dan menganalisis data, melakukan klarifikasi kepada pemegang izin, serta menyusun rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan penegakan sanksi.
“Dengan sistem ini, penanganan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan dan deteksi dini, koordinasi daerah, pemadaman dan pendinginan, komunikasi kepada masyarakat, sampai dengan pemeriksaan serta penegakan hukum,” tegas Menhut.
Menghadapi perkembangan karhutla saat ini, Kementerian Kehutanan juga melakukan penebalan kekuatan melalui Bantuan Kendali Operasi atau BKO sebanyak 5.000 ASN Kementerian Kehutanan untuk memperkuat Manggala Agni Kemenhut dan tim gabungan di enam provinsi prioritas.
Sekitar 2.200 personel ditempatkan di wilayah Kalimantan, termasuk tambahan sekitar 700 personel di Kalimantan Barat. Masing-masing sekitar 500 personel disiapkan untuk Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sedangkan personel lainnya disebarkan ke wilayah prioritas sesuai perkembangan kondisi lapangan.
