LSDI Peringatkan Bahaya Redefinisi Korupsi, Bisa Jadi Celah Pelaku Menghindari Hukum

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Lingkar Studi Data dan Informasi (LSDI) Tri Wibowo Santoso memperingatkan risiko wacana redefinisi korupsi yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, perubahan definisi yang mempersempit unsur tindak pidana korupsi berpotensi melemahkan penegakan hukum dan membuka celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Peringatan itu disampaikan Wibowo menanggapi pernyataan Luhut pada 20 Oktober 2026 mengenai perlunya penyesuaian pemberantasan korupsi di Indonesia dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Wibowo menilai, penyesuaian terhadap konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut tidak bisa dilakukan dengan mengabaikan karakteristik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani berbagai modus penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. “Pendapat tentang Luhut Binsar Pandjaitan soal pemberantasan korupsi di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan UNCAC adalah narasi yang sangat berbahaya,” kata Wibowo, Kamis (22/10/2026). “Sebab, Indonesia berbeda dengan negara maju yang penegakan hukumnya berjalan secara tegas,” sambung dia. Menurut Wibowo, kerugian perusahaan negara akibat keputusan bisnis yang keliru memang dapat ditangani melalui mekanisme perdata dan pertanggungjawaban korporasi apabila sistem hukum berjalan efektif. Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan tersebut berisiko tidak memadai jika diterapkan di Indonesia tanpa penguatan penegakan hukum dan mekanisme pemulihan kerugian negara. Ia mencontohkan praktik penggelembungan anggaran atau mark-up dalam proyek badan usaha milik negara (BUMN). Modus tersebut, menurutnya, dapat menguntungkan pihak tertentu tanpa harus disertai pemberian suap dalam bentuk uang tunai. “Di Indonesia, kalau kerugian negara dihapus dari korupsi, terus diketahui kerugian itu akibat direksi BUMN main proyek dengan cara bagi-bagi ke kroni tanpa suap cash tapi lewat mark-up, mau dijerat pakai apa? Perdatanya lemah, pemulihan uangnya susah,” ujarnya. Soroti Risiko Penyempitan Unsur Korupsi Wibowo menegaskan, praktik korupsi tidak selalu berlangsung melalui transaksi suap secara langsung. Penyimpangan juga dapat dilakukan melalui pengadaan fiktif, penggelembungan harga proyek, hingga penjualan aset negara dengan nilai di bawah harga yang semestinya. Ia merujuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mengatur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Karena itu, menurutnya, perubahan kebijakan tidak boleh menghilangkan dasar penindakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur pidana hanya karena tidak ditemukan bukti suap tunai. “Kalau pasal itu dicabut, kasus timah yang merugikan keuangan negara Rp300 triliun, kasus Pertamina, kasus BTS, semua yang merugikan negara tanpa bukti suap tunai bisa bebas,” katanya. Wibowo menilai, persoalan utama yang perlu dibenahi justru terletak pada mekanisme pembuktian. Aparat penegak hukum, menurutnya, perlu memiliki dasar yang jelas untuk membedakan kerugian akibat risiko bisnis yang wajar dengan kerugian yang timbul karena tindak pidana korupsi. “Jadi, yang harus diperbaiki itu cara membuktikan mana rugi bisnis yang wajar dan mana rugi karena korupsi. Bukan hapus unsur ruginya,” tegasnya. Dorong Revisi UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas Sebagai alternatif, Wibowo mendorong revisi Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), terutama untuk memperjelas penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR). Prinsip tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan sesuai kewenangan. Kejelasan aturan dinilai penting agar kerugian akibat risiko bisnis tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Di sisi lain, tindakan yang mengandung niat jahat atau penyalahgunaan kewenangan tetap harus dapat diproses berdasarkan UU Tipikor apabila unsur pidananya terpenuhi. “Jadi, obat pemberantasan korupsi bukan ubah definisi korupsi, tapi dorong revisi UU BUMN dan UU PT untuk perjelas Business Judgement Rule. Sehingga kalau ada niat jahat pejabat, hal itu tetap bisa dihajar pakai UU Tipikor,” ujarnya. Ia juga mengingatkan, jika definisi korupsi dipersempit hanya pada praktik suap, pelaku dapat memanfaatkan transaksi atau keputusan bisnis untuk menyamarkan penyimpangan dan menghindari penelusuran aliran uang. “Kalau definisinya dipangkas jadi cuma suap, yang untung adalah pemain yang pinter korupsi tanpa jejak suap,” katanya. Singgung Kasus ATR/BPN dan Pengelolaan Aset Danantara Lebih jauh, Wibowo mengkhawatirkan perubahan definisi korupsi berpotensi dijadikan tameng hukum oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara keuangan dan aset negara. Ia menyinggung perkara ATR/BPN senilai Rp106 miliar serta pengelolaan aset Danantara yang disebut mencapai Rp14.000 triliun. Menurutnya, wacana perubahan definisi korupsi perlu dicermati agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak terkait. “Kita khawatir juga, nantinya pejabat yang terkait kasus ATR/BPN Rp106 miliar, kasus Danantara yang kelola aset Rp14.000 triliun akan menggunakan perubahan definisi ini menjadi tameng hukum,” pungkasnya. Diketahui, bahwa Wacana mengenai definisi korupsi tanpa unsur kerugian negara mencuat setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. “Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi, karena itu penting agar masalah penanganan korupsi di Indonesia berstandar internasional,” ujar Luhut dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/10). Ia mengacu pada United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang sempat ia sebut sebagai UN Charter, yang telah diratifikasi Indonesia sejak 20 tahun lalu. Dalam konvensi tersebut, korupsi didefinisikan sebagai penyuapan. “Nah, kami mengacu pada UN Charter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam UN Charter yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun lalu adalah bribery (penyuapan), jadi tidak berbicara mengenai kerugian negara,” jelasnya.

LSDI Peringatkan Bahaya Redefinisi Korupsi, Bisa Jadi Celah Pelaku Menghindari Hukum

💬 Diskusi Pembaca

GAPKI-BPDP Gelar Adu Konten Sawit AI dan Animasi, Siapa yang Keluar Jadi Juara?

Peringati Sumpah Pemuda ke-98, Restorasi Jiwa Indonesia Dorong Generasi Muda Membaca Diri

Dave Laksono Desak Revisi UU Peradilan Militer Tak Tunggu Tenggat 2 Tahun dari MK

Pengamat BUMN Herry Gunawan Sarankan Prabowo Evaluasi Menyeluruh Program Asta Cita

Ekonomi Dunia Disebut Bakal Membaik pada 2027, Indonesia Bagaimana?

Terpopuler