HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana perubahan definisi korupsi yang disebut disepakati Prabowo atas klaim Luhut memicu tanda tanya, adakah kaitannya dengan keponakannya di Danantara?
Wacana perubahan definisi korupsi yang diklaim telah disetujui Presiden Prabowo Subianto memantik perdebatan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut perubahan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan penanganan korupsi di Indonesia dengan standar internasional.
Namun, pernyataan itu justru menuai kritik dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang turut menyinggung posisi keponakan Luhut di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Sorotan tersebut muncul setelah Luhut mengungkapkan bahwa Prabowo telah menyetujui kajian DEN mengenai definisi korupsi.
Pernyataan itu disampaikan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Said Didu meragukan klaim tersebut. Melalui unggahan di platform X pada Rabu (21/10/2026), ia mempertanyakan arah pemikiran Luhut mengenai pemberantasan korupsi dan dampak perubahan yang diusulkan.
“Coba telusuri pernyataan ybs. Dari dulu selalu dalam posisi tidak suka pemberantasan korupsi yang tegas. Jadi tidak mengagetkan,” tulis Said Didu.
Ia kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah pengelolaan investasi negara dengan menyebut Pandu Patria Sjahrir, keponakan Luhut yang menjabat di Danantara.
“Ingin selamatkan ponakan di Danantara yang kuasai uang rakyat ratusan triliun untuk investasi?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik Said Didu terhadap usulan perubahan definisi korupsi.
Namun, tudingan mengenai dugaan kepentingan keluarga itu belum disertai bukti yang dapat memastikan bahwa usulan Luhut bertujuan melindungi Pandu atau pihak tertentu.
Said Didu menilai ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sudah memiliki unsur hukum yang jelas.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...