MK Wajibkan Label Nutri-Level, Kemenkes Siapkan Pengawasan dan Pemeriksaan Acak Pelaku Usaha

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan pengawasan dan pemeriksaan acak terhadap pelaku usaha untuk memastikan pencantuman label gizi Nutri-Level sesuai dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam produk. Langkah ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pelabelan warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung GGL.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, putusan tersebut membuat penerapan Nutri-Level yang sebelumnya direncanakan secara bertahap harus dipercepat. Pemerintah juga akan memperkuat regulasi dan pengawasan agar kewajiban pelabelan dapat diterapkan oleh pelaku usaha.

“Awalnya dalam UU Kesehatan, pemerintah mengatur regulasi Nutri-Level ini secara bertahap. Namun, ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi meminta agar pencantuman label gula, garam, dan lemak ini diwajibkan. Gugatan tersebut dikabulkan oleh MK. Dengan demikian, pencantuman label Nutri-Level bagi pelaku usaha kini sifatnya wajib,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta, dikutip Holopis.com, Kamis (22/10).

Untuk menindaklanjuti putusan MK, Kemenkes akan mempercepat penyusunan regulasi dan pengawasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Kemenkes bersama Kemenko PMK akan mempercepat regulasi serta pengawasannya,” ujar Budi.

UMKM Bisa Laporkan Kandungan GGL Mandiri

Dalam penerapan Nutri-Level, mekanisme penentuan kategori label akan disesuaikan dengan skala usaha dan kemampuan pelaku usaha menguji kandungan gizi produk. Perusahaan besar diarahkan menggunakan hasil pengujian laboratorium, sedangkan usaha kecil, termasuk pedagang kaki lima, dapat menggunakan mekanisme pernyataan mandiri atau self-declare.

Budi menjelaskan, mekanisme untuk usaha kecil tersebut mengadopsi sistem dari Singapura. Pelaku usaha dapat melaporkan kandungan gula produknya secara mandiri melalui aplikasi, kemudian pemerintah akan melakukan pemeriksaan acak untuk memverifikasi laporan tersebut.

“Untuk usaha kecil dan kaki lima, Kemenkes mengadopsi sistem dari Singapura yaitu self-declare atau melaporkan secara mandiri kandungan gula via aplikasi, yang nantinya akan diaudit via random check oleh pemerintah,” katanya.

Skema ini dipertimbangkan agar usaha kecil tetap dapat berpartisipasi tanpa terbebani kebutuhan fasilitas dan biaya pengujian laboratorium. Meski begitu, laporan mandiri tetap akan diperiksa untuk memastikan informasi yang dicantumkan sesuai dengan kandungan produk sebenarnya.

“Tapi kalau kecil-kecil, self-declare. Nah, self-declare ini kita random check mereka,” ujar Budi.

Budi menilai, partisipasi pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting agar penerapan label gizi dapat menjangkau lebih banyak produk.

“Yang penting partisipasi dulu aja, karena ini kan partisipasinya kalau banyak itu bagus,” katanya.

Tujuh Merek Telah Terapkan Nutri-Level

Sebelum putusan MK, Kemenkes telah mendorong penerapan Nutri-Level pada minuman siap saji, terutama minuman berpemanis. Budi menyebut tujuh merek besar telah mengadopsi label tersebut, mencakup 209 produk minuman dan 1.738 gerai.

Nutri-Level menggunakan kombinasi huruf dan warna untuk membantu konsumen mengenali kategori kandungan gizi produk. Label tersebut terdiri atas Level A berwarna hijau tua, Level B hijau muda, Level C kuning, dan Level D merah.

Melalui label ini, konsumen diharapkan lebih mudah membandingkan kandungan gizi sebelum membeli makanan atau minuman. Informasi tersebut juga dapat menjadi pertimbangan dalam mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak sehari-hari.

Putusan MK Perkuat Kewajiban Pelabelan

Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIV/2026 dibacakan pada 29 September 2026. Putusan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, serta distribusi makanan dan minuman juga mencakup kewajiban pencantuman label warna dan simbol pada kemasan produk yang mengandung GGL.