Menurutnya, kebijakan berbasis bukti tetap penting, tetapi prosesnya harus melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung.
Pekerja, petani, pelaku usaha kecil, hingga penerima layanan publik perlu memperoleh akses terhadap informasi dan kesempatan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Ridha menegaskan, penanganan persoalan ekonomi membutuhkan negara yang memiliki kapasitas kuat dalam menjalankan kebijakan sekaligus terbuka terhadap pengawasan demokratis.
“Darurat ekonomi menuntut negara yang lebih mampu sekaligus lebih demokratis. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar kecilnya belanja atau luasnya ruang bagi pasar, melainkan naiknya upah riil, tersedianya pekerjaan layak, berkurangnya ketimpangan, dan membaiknya kesejahteraan rakyat secara keseluruhan,” pungkasnya.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...