JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ekonom InFast Bestari, Gede Sandra, menilai pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Gede Sandra, pergantian kepemimpinan di bank sentral diharapkan mampu menghadirkan arah kebijakan moneter yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.
“Mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur BI adalah signal positif bahwa perubahan haluan ekonomi fiskal Pemerintahan Prabowo akan ditopang oleh koordinasi yang semakin baik dari otoritas moneter. Diharapkan Gubernur BI mendatang adalah otoritas moneter yang lebih pro kepada growth, bukan sekedar menjaga inflasi namun mengorbankan pertumbuhan daya beli masyarakat,” kata Gede Sandra dalam keterangan tertulisnya yang diterima , Senin (27/7/2026).
Ia menilai periode kepemimpinan Perry Warjiyo sejak 2018 hingga 2026 beriringan dengan menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia.
“Kita tahu bahwa periode menjabat dari Perry Warjiyo, 2018-2026 juga bersamaan dengan periode kejatuhan kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2018, kelas menengah masih sekitar 23 persen dari populasi, namun kini jumlahnya terus menyusut hingga tinggal 17 persen,” ujarnya.
Gede berpendapat, besarnya populasi kelas menengah menjadi salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara lain yang memiliki proporsi kelas menengah lebih besar.
“Padahal kunci dari pertumbuhan ekonomi tinggi adalah kelas menengah yang gemuk. Karena bila dibandingkan dengan negara-negara lain jumlah kelas menengah di Indonesia (17 persen) tergolong yang terkecil. Seperti contohnya Thailand (40 persen), Vietnam (30 persen), Brazil (28 persen), India (20 persen), dan Amerika Serikat (43 persen). Negara-negara kawasan Asia Timur yang sukses mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi juga memiliki struktur kelas menengah yang besar, seperti China (50 persen), Jepang (55 persen), Korea Selatan (61 persen), dan Taiwan (31 persen),” katanya.
Selain itu, Gede juga menanggapi kekhawatiran sebagian pihak mengenai independensi Bank Indonesia setelah pergantian gubernur.
Menurutnya, tingkat independensi BI saat ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah bank sentral di berbagai negara.
“Pasar tidak perlu khawatir terkait makin kurang independensi bank sentral Indonesia dengan naiknya Gubernur Bank Indonesia yang baru ke depan. Karena toh dibanding negara-negara tersebut, tingkat independensi bank sentral Indonesia masih yang tertinggi (skor 0-1, makin independen makin mendekati 1),” ujarnya.
Ia mengutip data CBIE Index yang menunjukkan tingkat independensi Bank Indonesia pada 2023 mencapai skor 0,758, lebih tinggi dibandingkan bank sentral Amerika Serikat (The Fed), Thailand, Vietnam, India, China, Jepang, Korea Selatan, maupun Taiwan.
Berdasarkan kondisi tersebut, Gede menilai kekhawatiran terhadap tekanan pada nilai tukar rupiah akibat pergantian gubernur BI tidak perlu dibesar-besarkan.
“Sehingga kekhawatiran adanya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga dapat diredam. Karena masalah independensi bank sentral sepertinya tidak berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, besarnya kelas menengah suatu negara,” pungkasnya.
