JAKARTA, HOLOPIS.COM — Peneliti makroekonomi dari InFast Bestari Hizkia Yosias Polimpung mengatakan bahwa mundurnya Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia membuka pertanyaan yang lebih mendasar dari sekadar pergantian kepemimpinan.
Bagi Hizkia yang juga seorang akademisi di Monash University Malaysia, momentum ini harus digunakan untuk mengevaluasi kerangka transmisi kebijakan moneter yang selama ini diterapkan BI — bukan sekadar memperdebatkan dimensi politiknya.
“Selama Perry memimpin, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter Indonesia bekerja?” ujar Hizkia dalam pernyataannya yang diterima Holopis.com, Selasa (28/7).
Hizkia menyoroti bahwa kelas menengah urban — yang menopang 81% konsumsi rumah tangga dan berkontribusi 55% PDB — terjebak dalam jepitan dua arah. Di satu sisi, kebijakan moneter BI menekan mereka dari atas. Di mana setiap kenaikan BI Rate langsung mengerek cicilan motor, KPR, dan BNPL jutaan rumah tangga, sementara pendapatan mereka tidak bergerak. Di sisi lain, kebijakan fiskal populis pemerintah justru melewatkan mereka dari bawah.
Program bantuan sosial menyasar kelompok termiskin, sementara kelas menengah tidak cukup miskin untuk masuk skema tersebut, tapi tidak cukup kaya untuk bertahan dari tekanan biaya hidup kota yang terus merangkak.
Dampaknya sudah terlihat dalam data. Lebih dari 9 juta orang tergerus dari kelas menengah antara 2019 dan 2023. Saldo tabungan kecil di bawah Rp 100 juta turun 40% dalam lima tahun. Pangsa pengeluaran pangan kelas menengah naik dari 36,6% menjadi 41,3% — yang oleh Hizkia disebut sebagai “tanda kemiskinan yang menyamar sebagai stabilitas.”
Menurut Hizkia, akar persoalannya bukan pada sosok Perry, melainkan pada asumsi transmisi kebijakan yang keliru. BI menggelontorkan likuiditas Rp 424,7 triliun lewat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan logika linear: likuiditas disuntik ke perbankan, kredit mengalir ke UMKM, daya beli naik, pertumbuhan berkualitas.
Faktanya, data OJK per Mei 2026 menunjukkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,60% secara tahunan, sementara kredit perbankan secara keseluruhan tumbuh 12,6%. Kredit usaha kecil bahkan tercatat kontraksi.
“Yang melonjak justru kredit ke BUMN sebesar 30% dan dana yang parkir di SRBI — kini Rp 957 triliun, dengan 70% dipegang perbankan sendiri. Likuiditas ada, tapi tersaring habis sebelum menyentuh kelas menengah,” kata Hizkia.
Ia menegaskan bahwa pergantian gubernur hanya akan bermakna jika disertai pergantian kerangka analitik. Selama calon pengganti Perry masih berpegang pada ortodoksi yang sama — inflation targeting, kurva Phillips, dan pendekatan market-first — kelas menengah akan terus menanggung biaya kebijakan yang sejak awal tidak dirancang untuk melindungi mereka.
“Pertanyaannya bukan siapa penggantinya, tapi apakah ia berani mempersoalkan asumsi yang selama ini dipakai,” tegasnya.
