Program Prabowo Disorot Ekonom, Infast: Jangan Kerdilkan Peran Negara!

Dengan demikian, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program perlu berjalan beriringan dengan pengujian manfaat yang dijanjikan.

Negara Jangan Jadi Kendaraan Penguasa Kuasai Sumber Daya

Ridha juga mengingatkan bahwa besarnya peran negara dalam perekonomian tidak secara otomatis melemahkan usaha lokal.

Menurutnya, konsentrasi modal swasta dan penguasaan rantai distribusi oleh segelintir pelaku juga berpotensi menyingkirkan usaha kecil dari persaingan ekonomi.

Karena itu, evaluasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN), Danantara, maupun koperasi desa perlu difokuskan pada keputusan investasi, hubungan dengan produsen lokal, distribusi manfaat ekonomi, serta mekanisme pengawasan publik.

Ia menekankan, pengelolaan sumber daya publik tidak boleh menjadi sarana bagi kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan untuk menguasai keuntungan ekonomi.

“Negara tidak boleh menjadi jalan bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan untuk menguasai sumber daya publik,” tegasnya.

Terkait reformasi perizinan, Ridha menyatakan dukungan terhadap upaya menghapus prosedur yang berbelit dan praktik korupsi.

Namun, ia mengingatkan agar deregulasi tidak dipandang sebagai solusi yang selalu menguntungkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja, lingkungan, dan industri dalam negeri.

“Pembenahan perizinan memang perlu. Tetapi kita tidak dapat memistifikasi bahwa deregulasi akan selalu baik. Prosedur yang korup dan berbelit harus dihapus, sementara perlindungan buruh, lingkungan, dan kemampuan industri dalam negeri yang harus diperkuat melalui peran proaktif negara,” ujarnya.

Transfer Daerah dan Layanan Dasar Ikut Dipertaruhkan

Persoalan lain yang disoroti Ridha adalah penurunan transfer ke daerah. Ia menilai pemerintah pusat tidak semestinya memperluas program prioritas dengan mengorbankan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar dan merespons bencana.

Menurutnya, kebutuhan pendanaan pendidikan dan kesehatan juga harus dijelaskan secara terbuka bersama pembiayaan MBG.

Keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menilai secara menyeluruh bagaimana pemerintah menentukan prioritas anggaran dan membagi sumber daya yang tersedia.

Ridha menilai penguatan program nasional harus tetap memperhatikan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

“Kritik terhadap pemusatan keputusan ekonomi dan lemahnya pengawasan harus diperkuat. Tetapi jawabannya bukan membatasi negara lalu berharap pasar menghasilkan pekerjaan layak dan pemerataan dengan sendirinya. Yang dibutuhkan adalah kemampuan negara untuk bertindak, disertai kendali demokratis atas tindakannya,” kata Ridha.

Dukung Hentikan Represi, Tolak Teknokratisme Membabi Buta

Dalam evaluasinya, Ridha menyatakan dukungan terhadap desakan untuk menghentikan represi, membatasi keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta memberantas konflik kepentingan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perumusan kebijakan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan teknokratis yang mengandalkan penilaian para ahli.