JAKARTA, HOLOPIS.COM – Lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendesak pemerintah untuk mulai berinovasi merancang kebijakan sosial yang bersemangatkan universalisme, lintas kelas sosial.
Desakan ini disampaikan menyusul pernyataan terbuka Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi Nasional (12 Juli 2026) yang mengkritik dominasi paham ekonomi neoliberal dalam pembangunan Indonesia selama tiga dekade terakhir, serta menegaskan tidak percaya bahwa kekayaan kelompok atas akan “menetes” dengan sendirinya kepada rakyat kecil.
Direktur Riset Infast Bestari, Muhammad Ridha, mengatakan kritik Presiden terhadap neoliberalisme semestinya tidak berhenti pada wacana ekonomi-makro atau kepemilikan usaha semata, melainkan ditarik lebih jauh ke ranah desain kebijakan sosial.
“Salah satu manifestasi paling nyata dari cara berpikir neoliberal dalam kebijakan publik justru hadir dalam desain perlindungan sosial itu sendiri, yaitu kebijakan yang bersifat selektif dan tersasar, yang hanya menempatkan kelompok miskin sebagai satu-satunya kategori yang dianggap layak dilindungi dari guncangan ekonomi pasar. Logika ini secara implisit mengasumsikan kelompok non-miskin, termasuk kelas menengah, cukup mampu menopang dirinya sendiri di tengah mekanisme pasar bebas. Masalahnya, asumsi ini semakin tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Ridha dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Sabtu (25/7/2026).
Infast Bestari mengutip data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute, yang menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025 — penurunan 1,1 juta jiwa yang jauh lebih dalam dibandingkan penurunan 0,4 juta jiwa pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 tercatat hanya 4,1% (yoy), angka paling rendah dibandingkan seluruh kelompok ekonomi lain: kelompok miskin tumbuh 4,7%, aspiring middle class 4,8%, kelompok rentan 5%, dan kelompok atas 6,8%. Pertumbuhan konsumsi pangan kelas menengah bahkan anjlok tajam menjadi hanya 0,9% (yoy), turun drastis dari 4,6% pada tahun sebelumnya.
“Kenaikan belanja transportasi sebesar 22,5% dan telepon seluler 31,2% yang tampak di permukaan bukan tanda membaiknya kesejahteraan, melainkan indikasi pergeseran pola konsumsi yang defensif. Masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan dasar sembari terus menanggung beban gaya hidup dan cicilan yang sulit dihindari,” ujar Ridha.
Ridha juga mengutip riset Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum, ISEAS – Yusof Ishak Institute (21 Juli 2026), yang menemukan hubungan empiris antara penyusutan kelas menengah dan meningkatnya jumlah demonstrasi di tingkat provinsi di Indonesia sepanjang 2015–2024. Riset tersebut mencatat setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berasosiasi dengan tambahan tiga demonstrasi, dan provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah tercatat memiliki sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibandingkan provinsi yang pangsa kelas menengahnya stabil.
“Ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Mengabaikan kerentanan kelas menengah dalam desain kebijakan sosial adalah soal keadilan sekaligus soal stabilitas politik jangka panjang,” jelas Ridha.
Perlindungan Sosial Universal Masih Menjadi Pekerjaan Rumah. Salah satu ilustrasi keterbatasan desain perlindungan sosial saat ini terlihat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Infast Bestari turut menyoroti temuan riset evaluasi Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (Maret 2026) terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima daerah, yakni Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Pesisir Selatan.
Riset tersebut menunjukkan MBG diterima sangat positif oleh siswa dari kelas sosial bawah — semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi penerimaan mereka terhadap program ini, dengan 85,8% siswa kelas bawah selalu menghabiskan makanan MBG, dan manfaatnya paling terasa bagi 50,1% siswa kelompok menengah-bawah yang mengaku jarang atau tidak pernah sarapan sebelum sekolah. Namun, laporan yang sama secara eksplisit menyimpulkan bahwa MBG, sebagaimana didesain saat ini, “lebih tepat untuk kebutuhan siswa kelas menengah-bawah dibanding sebagai program untuk semua kelas sosial (universal).”
“Program yang berhasil menjawab kebutuhan kelompok bawah ini belum dirancang untuk menyasar dan merespons kebutuhan kelas menengah. Ini adalah bukti empiris bahwa program sosial andalan pemerintah, meski berhasil untuk kelompok miskin, justru mencerminkan logika selektivitas ala neoliberal yang hendak dikritik oleh Presiden sendiri,” ujar Ridha.
Menurut Ridha, gagasan dasar perlindungan sosial semestinya bukan sekadar jaring pengaman bagi kelompok termiskin, melainkan hak dasar bagi seluruh warga negara untuk dapat hidup layak hari ini, lintas kelas sosial. Ketika kerentanan terhadap guncangan ekonomi pasar telah merembes ke kelas menengah — kelompok yang selama ini dianggap “aman” dan justru menjadi motor konsumsi serta stabilitas sosial-politik — desain kebijakan sosial yang murni berbasis kemiskinan (poverty-targeted) dinilai sudah tidak lagi memadai.
