JAKARTA – Gerakan Masyarakat Pantau BUMN melakukan audiensi dengan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di Jakarta, Senin 13 Juli 2026.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memaparkan visi organisasi sekaligus mempertegas komitmen mengawal tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Danantara agar berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Ketua Presidium Pantau BUMN, Abdul Gofur, menjelaskan organisasinya dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat yang independen, profesional, dan konstruktif dalam mengawasi pengelolaan BUMN maupun Danantara.
Menurutnya, Pantau BUMN tidak hadir untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra kritis yang memberikan masukan dan pengawasan berbasis data demi mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik.
“Pantau BUMN hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra kritis yang konstruktif. Kami ingin memastikan setiap BUMN dan Danantara dikelola secara transparan, akuntabel, profesional, independen, dan berintegritas sesuai prinsip Good Corporate Governance sehingga mampu menghasilkan kinerja terbaik, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap para pekerja,” kata Abdul Gofur dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com.
Ia menilai penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga memberikan kepastian terhadap keberlangsungan usaha, perlindungan hak-hak pekerja, serta menciptakan hubungan industrial yang sehat.
Dalam audiensi tersebut, Pantau BUMN juga mengundang Said Iqbal untuk menghadiri deklarasi organisasi yang direncanakan berlangsung pada 6 Agustus 2026 di Kedai Tempo, Jakarta.
Menanggapi undangan tersebut, Said Iqbal menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Pantau BUMN dan menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam deklarasi tersebut.
Ia juga mendukung lahirnya gerakan masyarakat yang berkomitmen mengawal tata kelola BUMN dan Danantara agar berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan bangsa.
Audiensi itu turut dihadiri jajaran Presidium Pantau BUMN, yakni Sekretaris Jenderal Mutia Sari serta Darmadji, Sutisna, Tomy Tampatty, dan Ridwan Kamil. Seluruh pengurus menegaskan komitmen organisasi untuk berkontribusi dalam memperkuat tata kelola BUMN melalui pengawasan masyarakat yang independen, objektif, dan bertanggung jawab.
Pantau BUMN berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat reformasi tata kelola BUMN dan Danantara, sehingga mampu menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional yang sehat, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara serta masyarakat.
