JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak efisien dan terus merugi. Langkah tersebut diklaim telah menghemat anggaran negara hingga mendekati Rp70 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026). Menurutnya, jumlah BUMN yang sebenarnya jauh melampaui perkiraannya sebelum menjabat sebagai Presiden.
“Saya kaget, saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden baru saya diberitahu, BUMN kita 1.077,” kata Prabowo.
Presiden bahkan menduga jumlah tersebut bisa lebih besar lagi karena banyaknya anak perusahaan hingga cucu perusahaan yang dibentuk.
“Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan, dan itu adalah cara mereka untuk sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi negara. Hingga saat ini, ratusan BUMN telah resmi ditutup.
“Ini kita tertib sampai akhir bulan Juli. Sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup, Desember 31 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup,” tegasnya.
Prabowo mengatakan kebijakan efisiensi tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah besar, terutama dari sisi biaya operasional dan belanja pejabat perusahaan.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun sudah kita hemat,” ungkapnya.
Selain melakukan penutupan terhadap BUMN yang tidak produktif, Prabowo juga mengaku menghentikan rencana penjualan sejumlah perusahaan strategis kepada pihak asing.
Menurutnya, pemerintah justru memilih membangkitkan kembali industri-industri strategis nasional agar mampu menjadi tulang punggung kemandirian bangsa.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh dijual, kita bangkitkan. Sekarang kita bangkitkan perusahaan-perusahaan itu,” tandas Prabowo.
