JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan serius yang harus diwaspadai seluruh pemangku kepentingan menjelang puncak musim kemarau 2026.
Menurut Djamari, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan nasional karena menyentuh berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga hubungan diplomatik dengan negara tetangga akibat kabut asap lintas batas.
“Maka dari itu, pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat,” kata Djamari saat membuka Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Djamari mengungkapkan pemerintah tidak ingin mengulangi pengalaman buruk pada musim kemarau sebelumnya. Apalagi, fenomena El Nino diperkirakan akan semakin menguat dalam beberapa bulan mendatang dan berpotensi memicu peningkatan titik panas serta kebakaran di sejumlah wilayah rawan.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, karena itu, tema Rakorsus tahun ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pengendalian karhutla hanya dapat dicapai melalui sinergi nasional yang kuat,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memutuskan mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 yang akan bertugas mengoordinasikan kebijakan, melakukan pemantauan, serta evaluasi penanganan karhutla secara terpadu dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurut Djamari, pendekatan yang digunakan kini tidak lagi bersifat sektoral, melainkan berbasis kolaborasi nasional dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
“Pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan sektoral, melainkan pendekatan kolaboratif nasional yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Polkam memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, hingga dunia usaha meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini melalui patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, serta kesiapan personel dan peralatan di lapangan.
“Kepada seluruh gubernur, pangdam, kapolda, kepala daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait, agar kesiapsiagaan ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” katanya.
Djamari juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengendalian karhutla sehingga seluruh jajaran diminta bergerak sebelum kebakaran terjadi.
“Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla, karena itu, saya minta seluruh jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, dan tidak menunggu sampai kebakaran terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai keberhasilan menekan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang semakin baik.
“Penurunan luas karhutla merupakan keberhasilan dari meningkatnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Meruntuhkan ego sektoral antar K/L, pemerintah pusat dan daerah, dan kemampuan untuk mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi ini,” kata Raja Juli.
Namun ia mengingatkan ancaman tahun ini tidak bisa dianggap ringan karena musim kemarau diprediksi datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sehingga kebiasaan baik tidak boleh berhenti ketika ancaman mereda. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya kerja permanen, bukan karena respon sesaat ketika terjadi bencana,” tegasnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat mulai Juli hingga September dan mencapai puncaknya pada Oktober 2026.
Karena itu, BMKG meminta seluruh pihak memperkuat langkah mitigasi sejak sekarang agar potensi karhutla berskala besar dapat dicegah.
“Bulan-bulan ke depan perlu menjadi perhatian serius karena intensitas El Nino diperkirakan terus meningkat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat sejak dini,” ujarnya.
Pemerintah menetapkan tiga prioritas utama dalam pengendalian karhutla tahun ini, yakni mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar, menghindari bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
