JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai Presiden Prabowo Subianto mulai membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk terhadap pejabat di lingkaran pemerintahan maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo yang pernah menegaskan bahwa “ikan busuk dari kepala”.
Hari mengatakan, publik kini menyaksikan secara langsung keberanian pemerintah mengusut dua perkara yang menjadi perhatian nasional, yakni dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana cs, dan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
“Publik makin percaya bahwa Presiden Prabowo tidak main-main dengan beberapa pernyataannya terkait pemberantasan korupsi yang mengatakan bahwa ‘Ikan Busuk Dari Kepala’. Itu beliau buktikan dengan dua kasus korupsi yang kita saksikan langsung, pertama kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), kedua kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),” kata Hari dalam siaran persnya, Minggu (12/7/2026).
Menurutnya, kedua perkara tersebut memiliki arti penting karena menyangkut kredibilitas institusi negara sekaligus menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
“Kedua kasus tersebut menjadi tantangan dan menyangkut kredibilitas kelembagaan yang di satu sisi menjawab janji kampanye Presiden soal gizi bagi rakyat dan di sisi lain penegakan hukum yang tidak pandang bulu,” ujarnya.
Hari mengibaratkan posisi Presiden Prabowo sebagai seorang nakhoda yang sedang menghadapi berbagai tantangan besar dalam memimpin Indonesia. Justru, kata dia, ujian tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan.
“Suasana Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia diibaratkan nahkoda dan kalimat motivasi dari rakyat bagi nahkoda saat ini yaitu, ‘Nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai’,” tuturnya.
Ia menambahkan, langkah Presiden dalam menangani berbagai persoalan dinilai tetap berada dalam koridor konstitusi serta menunjukkan kemampuan memimpin di tengah tekanan. Hari juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan Presiden demi kepentingan pribadi.
“Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi bekerja dalam koridor konstitusi dan memperlihatkan bagaimana seni memimpin. Meskipun ada beberapa oknum yang memanfaatkan kedekatan agar ABS (Asal Bapak Senang), itu tidak berlaku di mata Presiden Prabowo,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Hari mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan kedua perkara tersebut agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, partisipasi publik penting untuk memastikan cita-cita pemberantasan korupsi dapat terwujud.
“Publik tetap harus mengawal dua kasus tersebut, sehingga sinergisitas dan kedekatan Presiden dengan rakyatnya tidak berjarak. Mari rakyat bersama Presiden bergandengan tangan menjaga bangsa Indonesia sesuai amanat Pembukaan UUD 1945,” pungkasnya.
