HOLOPIS.COM, JAKARTA – Nama Brigjen Wahyo Yuniartoto, eks ajudan Presiden Prabowo, terseret rumor penggerudukan Polda Metro Jaya. Mabes TNI langsung memberikan klarifikasi.
Nama Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Wahyo Yuniartoto menjadi perbincangan di media sosial setelah sejumlah unggahan mengaitkannya dengan isu yang berkembang mengenai situasi di Polda Metro Jaya.
Rumor tersebut menyebar luas di berbagai platform digital dan memicu beragam spekulasi di tengah publik.
Dalam sejumlah unggahan yang beredar, nama Wahyo Yuniartoto disebut bersama Brigjen TNI Anggiat Napitupulu.
Narasi yang beredar mengklaim keduanya terkait dengan rombongan personel TNI yang disebut mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (8/7/2026) malam.
Namun, hingga kini tidak ada bukti resmi yang mendukung klaim tersebut.
Menanggapi beredarnya informasi itu, Markas Besar TNI langsung memberikan klarifikasi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa informasi mengenai adanya prajurit TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya terkait perkara yang sedang menjadi perhatian publik tidak benar.
“Berita itu tidak benar, tidak ada prajurit TNI yang ke Polda terkait masalah ini,” kata Muhammad Nas, Kamis (9/7/2026).
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Terlalu hiperbola, waspada provokator yang memanfaatkan momen ini,” ujarnya.
Muhammad Nas menegaskan, TNI menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat sesuai kewenangannya dan tidak akan mencampuri proses tersebut.
“Kalau ada kasus, pasti TNI sangat menghargai proses,” katanya.
Kapuspen TNI juga menjelaskan mengenai keberadaan personel TNI yang terlihat melakukan pengamanan di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Menurutnya, pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan Agung sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak memiliki hubungan dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik.
“Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang,” tegas Muhammad Nas.
Ia menambahkan, proses penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian di sejumlah lokasi merupakan kewenangan Polri dan tidak berkaitan dengan pengamanan yang dilakukan TNI.
Di tengah ramainya pembahasan tersebut, profil Brigjen Wahyo Yuniartoto juga ikut menjadi perhatian publik.
Perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sebelum dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis.
Wahyo merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 2001.
Selama bertugas di Kopassus, ia pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon 14 Grup 1 Kopassus, Wakil Komandan Grup 2 Kopassus, Asisten Operasi Kopassus, hingga Komandan Grup 2 Kopassus.
Ia juga pernah memimpin Komando Distrik Militer (Kodim) 0703 dan dikenal sebagai lulusan terbaik Pendidikan Komandan Kodim tahun 2018.
Selain berkarier di bidang teritorial dan operasi, Wahyo memiliki pengalaman dalam penanganan bencana serta pembinaan olahraga nasional, termasuk sebagai manajer tim pencak silat Indonesia pada SEA Games 2023.
Pada 2024, Wahyo dipercaya menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto sebelum kemudian mendapat penugasan di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Di media sosial, nama Wahyo menjadi salah satu kata kunci yang banyak dicari setelah muncul dalam berbagai unggahan.
Sebagian warganet meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar yang jelas.
“Jangan langsung percaya informasi yang belum dikonfirmasi. Tunggu penjelasan resmi,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Pengguna lainnya menilai klarifikasi dari institusi terkait penting untuk mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat.
Hingga berita ini diterbitkan, Mabes TNI tetap menegaskan bahwa informasi mengenai keterlibatan Brigjen Wahyo Yuniartoto maupun prajurit TNI dalam isu yang beredar di media sosial tidak benar.
TNI juga mengimbau masyarakat agar mengedepankan informasi dari sumber resmi dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum terverifikasi.
