JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang tengah berlangsung serta memastikan setiap penanganan perkara dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Djamari, pemerintah terus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga penegak hukum agar pemberantasan korupsi berjalan efektif tanpa mengurangi kewenangan masing-masing institusi.
«”Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif,” tegas Djamari dalam keterangan pers, Jumat (10/7/2026).»
Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang tidak didukung fakta. Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta mengganggu proses penegakan hukum.
«”Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.»
Djamari menegaskan pemerintah menghormati independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, setiap proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi, ia meminta masyarakat menyikapi setiap perkembangan secara objektif dan proporsional. Menurutnya, banyaknya kasus yang berhasil diungkap justru mencerminkan semakin kuatnya komitmen negara dalam memberantas praktik korupsi.
«”Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.»
Menutup keterangannya, Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan seluruh kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Keterangan pers tersebut disampaikan melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana.
