HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aktivis dan pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto apabila tidak ditindaklanjuti secara terbuka.
Menurut Ray, persoalan tersebut awalnya berkaitan dengan Gibran. Namun, sikap Prabowo dalam merespons polemik itu berpotensi membuat publik turut mempertanyakan tanggung jawab Presiden terhadap wakilnya yang menjalankan pemerintahan bersama.
“Itu kasus Gibran ini bakal meningkat kepada Pak Prabowo. Kenapa saya katakan begitu? Karena di publiknya udah kelihatan Gibran tuh tidak punya ijazah,” kata Ray dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dikutip Holopis.com, Selasa (20/10).
Ray kemudian mempertanyakan kejelasan dokumen pendidikan yang dimiliki Gibran. Ia menilai, perbedaan informasi mengenai jenjang pendidikan dan dokumen yang dipersoalkan perlu dijawab agar polemik tersebut tidak terus berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik.
“Benar enggak ada ijazahnya? Ijazah apa yang ada? Ijazah SD, SMP. Kemudian S1-nya, lah ijazah SMA-nya mana? Nah, kita enggak tahu. Kan mereka mengatakan bahwa ijazah ada, nah yang kita enggak tahu ijazah apa, setingkat apa?” paparnya.
Selain dokumen pendidikan, Ray turut menyoroti ketentuan dalam aturan pencalonan yang menjadi bagian dari polemik tersebut. Ia menyebut sejumlah mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2019–2024, menurut keterangannya, menyatakan bahwa pasal yang dipersoalkan tidak pernah dibahas selama mereka bertugas.
“Anggota Komisi II periode 2019–2024 menyatakan pasal itu adalah pasal yang tidak pernah mereka bahas. Makin kuat untuk menyatakan dugaan adanya penyelundupan pasal terkait dengan ijazah Saudara Gibran itu,” katanya.
Ray menilai, keterangan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk menjelaskan proses penyusunan aturan yang dipersoalkan. Meski demikian, dugaan adanya penyelundupan pasal tersebut masih perlu dibuktikan melalui mekanisme yang berwenang.
Hak Angket DPR Didorong untuk Mengusut Polemik Ijazah
Untuk mendorong kejelasan, Ray meminta Prabowo mendukung penggunaan hak angket DPR sebagai salah satu mekanisme penyelidikan melalui parlemen. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka ruang untuk mengklarifikasi polemik ijazah Gibran sekaligus menelusuri proses penyusunan ketentuan pencalonan yang dipersoalkan.
Ia juga mendorong Prabowo menggunakan posisinya sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra untuk membuka ruang bagi fraksi-fraksi di DPR, termasuk Fraksi Partai Gerindra, agar usulan hak angket dapat dibahas.
“Pak Presiden supaya mendorong fraksi-fraksi itu untuk membuka seluas-luasnya. Memfasilitasi Pak Jokowi bahwa benar Saudara Gibran ini punya ijazah,” ujar Ray.
Menurut Ray, pemeriksaan melalui parlemen dapat menjadi jalan untuk menjawab pertanyaan publik di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai, kejelasan diperlukan agar persoalan tersebut tidak terus menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ray mengingatkan, apabila Prabowo membiarkan polemik tersebut tanpa tindak lanjut, persoalan yang awalnya menyangkut Gibran berpotensi meluas hingga memengaruhi penilaian publik terhadap Presiden.
“Kasus ini kasus Saudara Gibran, bukan kasus Pak Prabowo. Tapi bilamana Pak Prabowo tidak menindaklanjutinya, membiarkannya, dengan sendirinya orang mengatakan, ‘Bagaimana ceritanya Pak Prabowo? Seorang Wakil Presiden yang bersamaan dengan Anda terang-jelas sudah tidak punya ijazah,’” katanya.
