HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimistis upaya pemberantasan korupsi bisa terus berjalan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam upaya membongkar kasus korupsi di Tanah Air.
Pernyataan itu disampaikan Setyo saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai evaluasi pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10).
Setyo mengatakan, optimisme dibutuhkan agar lembaga antirasuah tersebut bisa terus menjalankan strategi pemberantasan korupsi.
“Optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah yang sekarang,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada para awak media di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia menegaskan, sikap optimistis itu juga perlu dibangun di lingkungan internal KPK agar upaya penindakan korupsi dapat berjalan.
“Kalau kami optimistis, tentu ada cara atau strategi yang bisa kami lakukan,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap kinerja pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dilantik pada 20 Oktober 2024.
KPK Catat 36 Operasi Tangkap Tangan
Selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK tercatat melakukan berbagai penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Salah satu langkah penindakan yang menjadi perhatian adalah operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam periode tersebut, KPK telah melaksanakan 36 OTT. Sebanyak 34 di antaranya berlangsung saat Setyo Budiyanto menjabat sebagai Ketua KPK.
Sejumlah pejabat dan pihak yang ditangkap dalam rangkaian operasi tersebut antara lain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Nama lain yang turut disebut dalam rangkaian OTT itu adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal serta Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Penindakan KPK juga menyasar sejumlah pihak dari lingkungan pendidikan dan instansi pemerintahan.
Mereka termasuk Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Akhmad Sodiq, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lampri.
Selain itu, Bima Setiawan, yang disebut sebagai adik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, juga masuk dalam daftar pihak yang ditangkap dalam operasi KPK.
