JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat mempercepat pemulihan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.
Djamari menegaskan, masyarakat yang terdampak konflik tidak boleh terlalu lama menunggu bantuan dan penanganan dari pemerintah. Menurutnya, seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus segera bergerak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Kalimat yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ujar Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Djamari meminta setiap unsur pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas dinilai penting agar proses pemulihan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat sebagaimana telah dilaporkan pemerintah daerah.
“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” kata Djamari.
Menurut dia, kebutuhan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Urusan administrasi juga diminta tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemulihan.
Djamari meminta surat kepada Menteri Sekretaris Negara segera disiapkan. Pada saat yang sama, kementerian dan lembaga terkait harus menyepakati pembagian pekerjaan, penanggung jawab hingga target waktu pelaksanaan.
Pemulihan Tak Cukup Bangun Infrastruktur
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan, pemulihan pascakonflik tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan kembali rumah maupun fasilitas umum yang rusak.
Menurut Pratikno, pemerintah juga harus memastikan kehidupan masyarakat kembali pulih sekaligus mencegah konflik sosial serupa kembali terjadi.
“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.
Ia menilai penyelesaian persoalan harus diawali dengan pemahaman yang tepat mengenai kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah perlu menjalankan langkah jangka pendek untuk memulihkan kehidupan warga, sembari menyiapkan penanganan jangka menengah yang menyasar persoalan mendasar atau akar konflik.
