HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai stabilitas politik nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pelaksanaan agenda prioritas pemerintah.
Menurut Iwan, di tengah dinamika politik, perbedaan pandangan, serta kritik terhadap kebijakan negara, kehidupan politik nasional relatif terjaga dalam koridor konstitusi dan mekanisme demokrasi.
Ia menegaskan, stabilitas politik tidak berarti hilangnya kritik maupun perbedaan pendapat. Dalam sistem demokrasi, perbedaan merupakan hal yang wajar dan harus dikelola melalui dialog, mekanisme kelembagaan, serta proses politik yang konstitusional.
“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa stabilitas politik merupakan faktor penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Pemerintah dapat menjalankan agenda-agenda prioritasnya, sementara masyarakat, partai politik, parlemen, dan kelompok kritis tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan serta melakukan pengawasan,” ujar Iwan dalam rilis media, Selasa (20/10/2026).
Ia menambahkan, dukungan politik yang relatif kuat di parlemen memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program strategis. Namun, dukungan tersebut harus tetap diimbangi dengan fungsi pengawasan DPR agar kebijakan pemerintah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Iwan mengingatkan agar stabilitas politik tidak dimaknai sebagai upaya membatasi kritik atau menyeragamkan pandangan politik. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kritis, pers yang independen, masyarakat sipil yang aktif, serta lembaga peradilan yang mampu menjalankan kewenangannya secara independen.
“Ukuran demokrasi bukan semata-mata apakah situasi politik terlihat tenang, melainkan apakah masyarakat tetap bebas menyampaikan pendapat, pers dapat menjalankan fungsi kontrol, parlemen bekerja secara substantif, dan hukum ditegakkan tanpa diskriminasi. Karena itu, stabilitas dan demokrasi harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Ia berpandangan, pemerintahan Prabowo perlu memastikan perbedaan politik tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, kritik publik semestinya diperlakukan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Iwan juga menekankan pentingnya menjaga independensi institusi negara, memperkuat supremasi hukum, serta memastikan proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar stabilitas politik tidak hanya bertumpu pada kekuatan koalisi pemerintahan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Stabilitas Pemerintahan Prabowo Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Lebih lanjut, Iwan menilai stabilitas politik baru memiliki makna strategis apabila mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjaga hubungan antarelite politik tetap kondusif. Stabilitas juga harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja, serta pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran.
