HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 rumah ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara 200 rumah lainnya disiapkan khusus untuk kepala suku.
Rencana tersebut kembali dibahas pemerintah bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Pemerintah Daerah Papua Pegunungan, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Soal arahan Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan, 2.000 rumah untuk masyarakat dan 200 untuk kepala suku. Tadi kita sudah berbicara dengan Gubernur dan Wakil Gubernur (Papua Pegunungan) dan juga para Bupati,” kata Maruarar, Selasa (29/9/2026).
Pembahasan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut melibatkan Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Papua Pegunungan, BPS, LKPP hingga BPKP.
Kehadiran sejumlah lembaga tersebut berkaitan dengan persiapan tata kelola program, terutama dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran.
Bakal Libatkan Kontraktor Lokal
Pemerintah juga berencana melibatkan pelaku usaha dan kontraktor lokal dalam pembangunan ribuan rumah tersebut.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Tenaga kerja lokal nantinya dapat ikut terserap dalam proses pembangunan. Pelaku usaha di daerah juga berpeluang mendapatkan pekerjaan dari proyek tersebut.
Pemerintah menyebut sejumlah pelaku usaha lokal telah memiliki pengalaman dan kapasitas untuk terlibat dalam proyek pembangunan.
Setelah pembahasan bersama pemerintah daerah dan sejumlah lembaga, Maruarar mengatakan hasil pertemuan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
“Saya akan laporkan kepada Pak Presiden, karena tadi ada masukan-masukan yang berharga, dari diskusi tadi dengan para Bupati dan juga Gubernur, dan juga dengan masukan dari BPKP,” ujarnya.
Masukan tersebut nantinya menjadi bagian dari laporan terkait pelaksanaan pembangunan rumah di Papua Pegunungan.
Sudah Dibahas Sejak Awal 2026
Program pembangunan 2.200 rumah ini bukan rencana yang baru muncul.
Kementerian PKP sebelumnya telah membahas program tersebut sejak awal 2026. Pada April 2026, pemerintah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wamena.
