HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta dunia usaha tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan kepada pemerintah.
Menurut Djamari, persoalan tersebut penting dibahas karena stabilitas politik dan keamanan memiliki kaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Djamari saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
“Saya menyadari bahwa kekuatan ekonomi kita akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kekuatan bangsa ini ke depan,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago.
Djamari mengatakan Indonesia memiliki kekayaan dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut tidak akan optimal jika tidak ditopang situasi politik dan keamanan yang stabil.
Karena itu, pemerintah, kata dia, berkepentingan menciptakan kondisi yang aman dan kondusif agar dunia usaha dapat memanfaatkan potensi ekonomi nasional secara maksimal.
“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujar Menko Polkam.
Dalam forum tersebut, Djamari secara terbuka meminta pelaku usaha menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan.
Ia menjelaskan, Kemenko Polkam memiliki fungsi koordinasi terhadap sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, hingga BIN.
Kemenko Polkam juga berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” katanya.
Menurut Djamari, komunikasi langsung dengan dunia usaha dapat membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perusahaan. Persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan kemudian dapat dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai kewenangannya.
Ia menilai komunikasi semacam itu diperlukan agar persoalan yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga.
