HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman langsung tancap gas menjalankan tugas usai resmi menggantikan Djamari Chaniago setelah serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Tak ingin larut dalam seremoni sertijab, Dudung langsung menyiapkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi fokus awal kepemimpinannya. Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), stabilitas politik dan keamanan nasional, hingga situasi keamanan di Papua menjadi perhatian utama.
“Sebagai pejabat baru Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tentunya banyak tugas yang akan lebih menantang ke depan. Saya sudah mendapat arahan dari Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” ujar Menko Polkam Dudung, dikutip Holopis.com, Selasa (6/10/2026).
Dudung mengungkapkan penanganan karhutla menjadi salah satu agenda yang akan segera dikerjakan. Ia akan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum turun langsung ke lokasi terdampak.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya dibahas di tingkat koordinasi, tetapi juga dapat dipantau langsung di lapangan.
“Pak Djamari, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Karena itu, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian terkait dan sesegera mungkin meninjau ke lokasi,” katanya.
Bagi Dudung, penanganan karhutla menjadi pekerjaan yang perlu segera dilakukan mengingat dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, hingga keamanan.
Selain persoalan karhutla, Dudung juga menempatkan stabilitas politik nasional sebagai agenda penting pada awal masa tugasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa di tengah dinamika politik yang berkembang. Menurutnya, setiap persoalan politik harus disikapi dengan mengedepankan supremasi hukum.
Dudung juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak berdasar, terutama informasi yang beredar di media sosial dan berpotensi memperkeruh situasi.
“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapa pun yang melaksanakan tugas, baik di MK maupun di mana pun yang terkait, supremasi hukum harus ditegakkan. Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti akan dikoordinasikan dengan semua kementerian terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai politik saya akan sowan atau berkunjung, bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” kata Menko Polkam Dudung.
Dudung menegaskan koordinasi lintas lembaga akan menjadi bagian penting dalam menjaga agar dinamika politik nasional tetap berjalan dalam koridor hukum dan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas keamanan.
Persoalan keamanan di Papua juga masuk dalam radar utama Dudung. Namun, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dalam menangani situasi keamanan di wilayah tersebut.
