“Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai gejala, tanda bahaya, dan tempat pemeriksaan. Puskesmas dan rumah sakit perlu mempunyai koordinasi rujukan yang dapat digunakan ketika pasien memerlukan penanganan lanjutan,” urainya.
Puan menambahkan, evaluasi pengendalian DBD perlu mencakup perkembangan kasus, kecepatan tindak lanjut laporan masyarakat, serta penyelesaian sumber risiko di lingkungan.
“Dengan demikian, penurunan kasus dapat dipertahankan melalui pekerjaan yang berkelanjutan dan pengendalian DBD menghasilkan lingkungan yang lebih terlindungi dan pertolongan yang tepat waktu bagi warga yang sakit,” tutup Puan.



