HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN) Ayip Tayana menilai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berada di jalur yang benar selama dua tahun pertama. Namun, ia menilai pemerintah masih perlu menjawab sejumlah persoalan demokrasi yang sebelumnya menjadi perhatian Prabowo.
Penilaian tersebut disampaikan Ayip dalam diskusi bertajuk “Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi”. Menurutnya, evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo dapat dilakukan dengan membandingkan gagasan yang pernah ia tulis sebelum menjabat presiden dengan kebijakan yang dijalankan saat ini.
“Kalau memang kita melihat, mau melihat Pak Prabowo Subianto capaiannya seperti apa, maka lihatlah kegelisahan-kegelisahan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, apakah dia laksanakan atau tidak hari ini,” ujar Ayip saat menyampaikan gagasannya dalam diskusi, dikutip Holopis.com, Senin (19/10).
Menurut Ayip, salah satu buku karya Presiden RI saat ini yang berjudul Paradoks Indonesia dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat apakah pemerintah telah menjawab kegelisahan Prabowo mengenai persoalan bangsa, mulai dari pengelolaan kekayaan alam hingga sistem demokrasi.
“Kalau saya tidak salah, ada satu kalimat yang menarik di buku Paradoks Indonesia. ‘Indonesia ini negara kaya yang rakyatnya hidup biasa-biasa saja.’ Ini kan menjadi paradoks sebenarnya,” kata Ayip.
Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tidak cukup hanya melihat program yang telah diluncurkan. Pemerintah juga perlu menunjukkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ayip mencontohkan kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri. Ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat, termasuk siapa yang menikmati manfaat dari devisa yang ditahan di Indonesia.
“Kalau hari ini ada kebijakan pembatasan Devisa Hasil Ekspor di Indonesia selama 12 bulan, maka impact yang dirasakan oleh rakyat Indonesia apa?” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya mengukur kebijakan melalui tiga aspek, yakni output, outcome, dan impact. Output berkaitan dengan hasil langsung pelaksanaan program, outcome menyangkut manfaat yang diterima penerima program, sedangkan impact mengukur dampak jangka panjang terhadap masyarakat.
Program Pemerintah Perlu Diukur Dampaknya
Dalam forum tersebut, Ayip juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Ia menyatakan mendukung program MBG karena menilai pemenuhan gizi anak merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Meski demikian, ia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola program, terutama jika ditemukan kasus keracunan maupun dugaan penyimpangan.
“Saya ini pendukung MBG dari awal. Teman-teman boleh kayak gimana pun, tapi saya mendukung MBG. Perihal kemudian ada keracunan, itu adalah kesalahan tata kelola yang kemudian harus diperbaiki,” kata Ayip.
Ia menilai dampak MBG terhadap kualitas sumber daya manusia tidak dapat diukur hanya dalam waktu singkat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah program tersebut benar-benar meningkatkan status gizi anak dan memberikan manfaat bagi kelompok penerima lainnya.
Selain MBG, Ayip menilai Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Sehingga program tersebut, lanjutnya, tidak seharusnya dianggap sebagai pemborosan anggaran di tengah ketimpangan akses pendidikan.
