Ia menekankan, laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara jelas agar petugas dapat segera mengidentifikasi dan menangani lingkungan yang berisiko.
“Setiap laporan kasus perlu membantu petugas mengenali lingkungan yang membutuhkan penanganan. Warga harus mengetahui siapa yang dapat dihubungi dan tindakan apa yang akan dilakukan setelah laporan diterima,” imbuh Puan.
Selain meminta Kemenkes memperkuat pemetaan, Puan mendorong pemerintah daerah menggalakkan sosialisasi dan edukasi pencegahan DBD secara langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, penguatan peran Puskesmas dan kader Jumantik harus disertai dukungan pelatihan, sarana pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap temuan jentik nyamuk.
“Penguatan peran Puskesmas dan kader Jumantik diperlukan untuk membantu mengedukasi masyarakat untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Dan disertai dukungan pelatihan, sarana, serta tindak lanjut temuan,” ucapnya.
Puan juga meminta pemeriksaan lingkungan dilakukan berdasarkan tingkat risiko, dengan menjangkau rumah, sekolah, tempat kerja, hingga fasilitas umum. Temuan tempat perkembangbiakan nyamuk harus diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab agar segera ditangani.
Dorong PSN 3M Plus dan Koordinasi Layanan Kesehatan
Dalam upaya mencegah penularan DBD, Puan menekankan pentingnya pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus secara rutin dan serentak.
Gerakan 3M mencakup menguras dan menyikat tempat penampungan air, menutup rapat wadah penampungan air, serta mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menampung air hujan.
Adapun langkah Plus meliputi penggunaan losion antinyamuk, pemasangan kelambu, pemeliharaan ikan pemakan jentik, serta pengasapan atau fogging apabila diperlukan berdasarkan penilaian petugas kesehatan.
“Pencegahan perlu mengutamakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus. Sementara pengasapan (fogging) dilakukan sesuai penilaian petugas kesehatan dan kebutuhan pengendalian, dengan tetap menjaga tindak lanjut terhadap jentik serta tempat perkembangbiakannya,” papar Puan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu turut meminta pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai gejala DBD, tanda bahaya, dan lokasi pelayanan kesehatan yang dapat diakses.
Ia menilai Puskesmas dan rumah sakit perlu memiliki koordinasi rujukan yang jelas agar pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat segera memperoleh pelayanan.
