HOLOPIS.COM, JAKARTA — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Desakan ini muncul menyusul perjalanan Rudy ke Singapura di tengah wilayah yang dipimpinnya sedang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
KAMAKSI menilai persoalan ini bukan sekadar perjalanan pejabat ke luar negeri, melainkan menyangkut sensitivitas kepemimpinan, tanggung jawab kepala daerah, serta kemampuan pemerintah menjamin keselamatan masyarakat di tengah situasi kebencanaan.
Foto Rudy Mas’ud yang beredar di media sosial pada 12 Oktober 2026 memicu kritik publik karena memperlihatkan dirinya berada di Singapura ketika kabut asap akibat karhutla menjadi perhatian utama warga Kalimantan Timur. Dimana Gubernur Rudy diduga sedang santai makan bersama istri di Hotel Marina Bay Sands.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan perjalanan itu bertujuan pemeriksaan kesehatan rutin di Mount Elizabeth Hospital, Singapura, biaya ditanggung dana pribadi, telah mendapat persetujuan lisan Menteri Dalam Negeri, dan permohonan tertulis diproses secara paralel. Rudy juga dilaporkan telah kembali menjalankan tugas pemerintahan.
KAMAKSI menyatakan tetap menghormati hak setiap orang memperoleh layanan kesehatan, namun menegaskan tanggung jawab kepala daerah terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama, apalagi saat wilayahnya menghadapi ancaman bencana.
Ketua Umum KAMAKSI, Joko Priyoski, menyampaikan kritik keras terkait polemik tersebut.
“Ketika masyarakat menghadapi ancaman karhutla, kabut asap, dan dampak lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas ekonomi, seorang gubernur dituntut menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan memiliki kepekaan sosial. Publik berhak mempertanyakan prioritas pemerintah ketika situasi seperti ini terjadi,” kata Joko dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Rabu (14/10/2026).
Joko menegaskan Presiden Prabowo tidak seharusnya menganggap persoalan ini sekadar kontroversi media sosial semata. Pemerintah pusat perlu memastikan penanganan karhutla dilakukan secara serius, koordinasi lintas instansi berjalan efektif, dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas.
“Presiden Prabowo harus memastikan bahwa setiap kepala daerah menjalankan amanah pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Kami mendesak Presiden memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Jika ditemukan pelanggaran atau dasar hukum yang memenuhi persyaratan, kami meminta pemerintah mempertimbangkan penonaktifan sementara sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Menurut KAMAKSI, jabatan gubernur bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah yang menuntut kehadiran, kepemimpinan, dan kemampuan mengambil keputusan ketika masyarakat menghadapi persoalan serius.
“Kami tidak mempersoalkan hak pribadi seseorang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Yang kami soroti adalah tanggung jawab publik dan bagaimana pemerintah memastikan penanganan bencana tidak terganggu. Jangan sampai masyarakat merasa persoalan yang mereka hadapi tidak menjadi prioritas pemimpinnya,” tegas Joko.
Urgensi evaluasi dinilai semakin kuat karena persoalan karhutla di Kalimantan Timur membutuhkan penanganan terukur dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan harian BPBD Provinsi Kalimantan Timur per 12 Oktober 2026, tercatat akumulasi luas lahan terbakar mencapai 8.559,61 hektare, terdapat 1.203 titik panas, serta 11 titik kebakaran yang ditangani pada hari pelaporan.
