KAMAKSI pun menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden Prabowo: memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja gubernur, memastikan pemeriksaan administratif dilakukan secara transparan, memperkuat penanganan karhutla, mempertimbangkan penonaktifan sementara jika dasar hukum memadai, serta menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Joko menambahkan kritik ini merupakan bentuk kontrol sosial untuk mendorong akuntabilitas pejabat publik, bukan menghakimi urusan kesehatan pribadi seseorang.
“Rakyat membutuhkan pemerintah yang tanggap, bukan sekadar penjelasan setelah muncul polemik. Presiden harus memastikan setiap pejabat publik menjalankan amanahnya secara profesional, transparan, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
