HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi pengingat pentingnya pencegahan bencana sebelum api meluas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui pemantauan kawasan rawan, kesiapan petugas, perlindungan lahan gambut, serta keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kebakaran sejak dini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat ratusan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di sejumlah wilayah berdasarkan pemantauan pada 12 Oktober 2026. Papua Selatan mencatat jumlah tertinggi, yakni 482 titik panas, disusul Sumatera Selatan dengan 234 titik dan Kalimantan Tengah sebanyak 213 titik.
Pengamatan citra satelit Himawari juga memperlihatkan sebaran asap di sebagian wilayah Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, serta sebagian Papua. Titik panas atau hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak selalu berarti kebakaran telah terjadi.
Kondisi tersebut menjadi relevan dalam momentum Hari Pengurangan Risiko Bencana yang diperingati setiap 13 Oktober. Peringatan ini mengingatkan pentingnya mengurangi risiko bencana melalui langkah antisipasi, bukan hanya mengandalkan penanganan ketika bencana sudah terjadi.
Pencegahan Karhutla Perlu Diperkuat Sebelum Api Meluas
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan pengendalian karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan dunia usaha.
Kemenhut juga menyebut pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara. Jumlah tersebut terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk operasi pemadaman menggunakan water bombing.
Selain kesiapan armada, pencegahan perlu dilakukan melalui patroli di kawasan rawan, pemantauan titik panas, dan perlindungan lahan gambut. Upaya tersebut penting karena kebakaran di lahan gambut dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah sehingga tidak selalu mudah terlihat dari luar.
Proses pemadaman di lahan gambut juga membutuhkan penanganan menyeluruh. Petugas perlu memastikan proses pembasahan dan pendinginan berjalan dengan baik untuk mengurangi kemungkinan api kembali muncul setelah kebakaran di permukaan berhasil dipadamkan.
Di sisi lain, BMKG mengimbau masyarakat tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan, terutama di kawasan yang mudah terbakar, seperti lahan gambut, semak belukar, dan hutan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas atau pihak berwenang.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengurangan risiko karhutla tidak hanya bergantung pada kemampuan memadamkan api. Pencegahan sejak dini, pemantauan wilayah rawan, dan pelaporan cepat menjadi bagian penting untuk menekan kemungkinan kebakaran meluas.
Dampak Karhutla Menjangkau Kesehatan dan Lingkungan
Ancaman karhutla tidak berhenti pada kerusakan tutupan lahan. Asap kebakaran juga dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan paparan partikel halus PM2,5 yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.
Dalam pemantauan kualitas udara pada 12 Oktober 2026, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami kondisi udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Data yang tersedia juga mencatat konsentrasi PM2,5 di Banjarbaru mencapai 838,9 mikrogram per meter kubik (µg/m³), sedangkan Pangkalanbun mencapai 339,3 µg/m³.
Angka tersebut perlu dibaca sesuai lokasi dan periode pengukuran masing-masing. Konsentrasi PM2,5 yang tinggi menunjukkan pentingnya pemantauan kualitas udara, terutama ketika kebakaran terjadi di wilayah sekitar dan asap menyebar ke permukiman.
BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta orang dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis juga perlu mendapat perhatian khusus.
Selain berdampak pada kesehatan manusia, karhutla menurut Kemenhut dapat merusak habitat satwa liar, mengurangi sumber pakan, dan mengganggu jalur pergerakan satwa. Kerusakan lingkungan tersebut dapat memperpanjang dampak kebakaran bahkan setelah api berhasil dipadamkan.
