HOLOPIS.COM, JAKARTA – Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, menyebut bisnis logistik sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) akan diarahkan ke PT Pos Indonesia. Rencana tersebut mencakup layanan logistik dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Garuda Indonesia, dan perusahaan pelat merah lainnya.
Said mengatakan, konsolidasi itu direncanakan menjadikan PT Pos sebagai induk pengelolaan logistik BUMN. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat bisnis PT Pos Indonesia.
“Jadi semua logistik itu akan diarahkan ke PT Pos sebagai holding, termasuk logistik dari KAI, Garuda, dan BUMN,” kata Said dalam doorstop saat agenda sidak ke PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Ia menilai PT Pos memiliki pengalaman yang panjang dalam layanan pengiriman serta jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung konsolidasi tersebut. Said juga menyinggung posisi PT Pos dalam pengelolaan layanan yang berkaitan dengan kepentingan negara.
“Kalau pendapatannya tumbuh, tentu bisa lebih banyak pekerja, baik di anak perusahaan maupun di induknya,” ujarnya.
Said turut menekankan bahwa restrukturisasi BUMN harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja. Efisiensi melalui penggabungan atau penataan bisnis, menurutnya, tidak semestinya langsung berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Intinya, Presiden Prabowo menginginkan tidak ada PHK terhadap pekerja buruh,” kata Said.
Ia menjelaskan, pekerja yang tidak dapat ditempatkan di perusahaan induk masih dapat dipertimbangkan untuk bekerja di entitas usaha lain, termasuk anak perusahaan yang menangani kegiatan pendukung. Skema tersebut, menurut Said, menjadi salah satu cara agar penataan perusahaan tetap memperhatikan nasib pekerja.
“Kalau pekerja tidak bisa diakomodasi di induk perusahaannya, maka dibikinlah anak perusahaan yang mengelola pekerja alih dayanya,” ujar Said.
