HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik, masukan, dan evaluasi masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, ia menilai pemerintah tetap membutuhkan keteguhan untuk menjalankan program dan kebijakan yang telah direncanakan.
Hal tersebut disampaikan Hasan dalam diskusi bertajuk “Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran: Capaian, Refleksi, dan Evaluasi”.
Menurutnya, kritik masyarakat merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau pemerintah tentu sangat berterima kasih terhadap semua masukan, evaluasi, komplain, apapun itu bentuknya, termasuk juga dukungan misalnya, apapun itu,” kata Hasan saat menyampaikan gagasannya terkait dua tahun Prabowo-Gibran, dikutip Holopis.com, Senin (19/10).
Ia membantah anggapan bahwa pemerintah menutup telinga terhadap kritik publik. Hasan mengatakan, berbagai masukan masyarakat dapat diterima melalui beragam saluran komunikasi, termasuk perangkat komunikasi yang digunakan para pejabat pemerintah.
“Dan tidak ada itu pemerintah tuli. Karena hampir semua kritik masukan itu masuk kok di atas meja kita, masuk kok ke layar HP kita masing-masing,” ujarnya.
Meski demikian, Hasan menilai kritik tidak serta-merta harus membuat pemerintah mengubah atau menghentikan kebijakan yang sedang dijalankan.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki keteguhan dalam melaksanakan program kerja, sembari tetap membuka ruang untuk memperbaiki kekeliruan.
“Tapi kalau untuk melaksanakan program kerja, kebijakan, kita tentu juga butuh keteguhan hati. Enggak mudah putar balik. Tapi yang kesalahan, kekeliruan, apalagi namanya, koruptif, harus segera ditindak, harus segera diperbaiki,” tegas Hasan.
Ia mencontohkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dalam prosesnya berpotensi menghadapi kegagalan maupun ketidaktepatan pelaksanaan.
Menurut Hasan, kemungkinan tersebut harus diakui secara terbuka agar pemerintah dapat melakukan evaluasi.
Saat membahas pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Hasan menegaskan bahwa setiap kegagalan perlu diungkap agar dapat dievaluasi dan diperbaiki.
“Kalau ada yang gagal, angkat! Buka!” tegasnya.
Hasan menekankan, persoalan dalam pelaksanaan program tidak seharusnya langsung menjadi alasan untuk meninggalkan tujuan utama kebijakan.
Sebaliknya, pemerintah perlu mengidentifikasi letak permasalahan dan memperbaiki pelaksanaannya agar program dapat berjalan sesuai tujuan.
Ia juga menyinggung pergantian pejabat atau reshuffle yang pernah dialaminya sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja.
Menurutnya, respons publik dan kebutuhan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah tersebut.
“Begitu ini tidak mencapai KPI, orangnya diganti. Saya juga pernah kena reshuffle kan? Itu juga mungkin karena memperhatikan respon dari masyarakat,” kata Hasan.
