HOLOPIS.COM, JAKARTA – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu catatan kritis dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski tingkat pengenalan program mencapai 75,5 persen, kepuasan publik terhadap pelaksanaannya hanya 27,8 persen, sementara 46,1 persen responden menyatakan tidak puas.
Temuan Survei Nasional Poltracking Indonesia periode 30 September hingga 7 Oktober 2026 itu menunjukkan tingginya popularitas KDMP belum sejalan dengan penilaian positif masyarakat terhadap implementasinya.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, mengatakan hasil tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk membenahi pelaksanaan program prioritas, bukan sekadar memperluas pengenalannya di tengah masyarakat.
“Lalu kita dalami melalui survei ini dari yang tahu kita tanyakan apakah program ini bagaimana penilaian terhadap program ini yang mengatakan puas adalah hanya 27,8 persen kemudian yang tidak puas 46,1 persen,” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei dua tahun evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Keraguan publik juga terlihat dari penilaian terhadap kemampuan KDMP dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. Hanya 28,5 persen responden yang yakin program tersebut dapat mewujudkan tujuan itu, sedangkan 45,1 persen menyatakan tidak yakin.
Menurut Hanta, persoalan implementasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Survei tersebut mencatat persaingan dengan BUMDes dan toko lokal sebagai salah satu masalah KDMP, dengan angka 13,5 persen. Selain itu, lokasi koperasi yang jauh dan kurangnya sosialisasi turut menjadi catatan.
“Lagi-lagi ini catatan kritis masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki persepsi sekaligus implementasi dari program-program prioritas ini,” ujar Hanta.
Hanta menegaskan, rendahnya tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan KDMP dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa menjadi catatan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut.
“Optimisme terhadap KDMP kita tanyakan kepada publik apakah KDMP dapat memperkuat dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa yang yakin 28,5 persen, yang tidak yakin 45,1 persen. Lagi-lagi ini catatan kritis, masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki persepsi sekaligus implementasi dari program-program prioritas ini,” ujar Hanta.
