Holopis.com, Bogor – Dua tahun Prabowo-Gibran, Bungaran Saragih mengungkap PR besar pemerintah yang tak boleh diabaikan, dari pangan impor hingga nasib koperasi.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat arah pembangunan nasional, termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Namun, menurut pakar agribisnis Prof. Bungaran Saragih, pemerintah tidak bisa terburu-buru menilai hasil pembangunan yang sejumlah programnya masih berada dalam tahap awal.
Mantan Menteri Pertanian pada Kabinet Gotong Royong tersebut menilai, program pembangunan membutuhkan waktu agar hasilnya benar-benar terlihat.
Karena itu, ia berpandangan evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya tidak dilakukan terlalu dini.
“Kita susah untuk menilai dua tahun. Nanti kalau sudah empat tahun baru kita nilai. Sebab, banyak yang sedang dimulai dan kita belum bisa melihat hasilnya yang maksimal,” ujar Bungaran.
Ia memahami bahwa pelaksanaan program baru kerap menghadapi berbagai kesulitan.
Namun, persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar kebijakan dapat diperbaiki seiring berjalannya waktu.
Menurut Bungaran, tantangan pembangunan tidak cukup diselesaikan dengan mempercepat pelaksanaan program.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang dijalankan mampu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Salah satu program yang mendapat perhatian Bungaran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai gagasan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak semestinya hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
